- Antara
VIVA – Kedutaan Besar China buka-bukaan tentang cara pemerintahannya mengentaskan kemiskinan di negeri tirai bambu itu akibat pandemi COVID-19. Pengentasan kemiskinan disebut selalu menjadi tantangan menonjol bagi pembangunan dan pemerintahan di negara-negara seluruh dunia.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian mengatakan, sejak tahun 2020, China atau yang disebut juga Tiongkok memenangkan perang melawan kemiskinan sesuai jadwal dengan berjuang mengatasi dampak negatif pandemi COVID-19.
"Tiongkok telah berhasil mewujudkan hampir 770 juta rakyat desa bebas dari kemiskinan absolut menurut standar saat ini yang menjadi keajaiban dalam sejarah melawan kemiskinan umat manusia," ujarnya, dalam konferensi pers virtual dikutip Jumat, 16 Juli 2021.
Baca juga: Bangun Smelter di Gresik, Freeport dan Chiyoda Teken Kontrak EPC
Ia pun mengungkapkan, China mempunyai beberapa pengalaman dalam menangani kemiskinan yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara lainnya. Setidaknya ada lima strategi China membebaskan rakyat dari kemiskinan:
1. Kepemimpinan yang Kuat
Xiao menjelaskan, Partai Komunis Tiongkok (PKT) memasukkan program pengurangan kemiskinan ke dalam strategi umum pembangunan nasional, membuat perencanaan menyeluruh, dan mengintensifkan pelaksanaannya.
Sekretariat Partai pada tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan dibentuk untuk menangani kemiskinan, sehingga segenap Partai turut dimobilisasi untuk menyukseskan program ini.
Totalnya ada 255 ribu regu kerja pedesaan, dengan 3 juta lebih sekretaris pertama Partai dan kader Partai, telah dikerahkan ke daerah-daerah pedesaan garis depan pertempuran melawan kemiskinan.
2. Menjadikan Rakyat Sebagai Fokus Utama
Xiao melanjutkan, tujuan program pengurangan kemiskinan adalah agar hasil pembangunan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Partai dan pemerintah Tiongkok senantiasa mengedepankan tanggung jawab utama untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan kemakmuran bersama.
Karena itu, Partai dan pemerintah Tiongkok meningkatkan anggaran pendanaan bagi program pengurangan kemiskinan, mengembangkan peranan vital pemerintah Tiongkok sebagai pemimpin dan pemandu, sekaligus berupaya meningkatkan partisipasi pendanaan masyarakat.
Dalam delapan tahun terakhir, pemerintah Tiongkok dari semua tingkatan telah mengucurkan total hampir 1,6 triliun yuan (sekitar Rp 3.520 triliun) dana anggaran khusus program pengentasan kemiskinan, dan menyalurkan 9,2 triliun yuan (sekitar Rp20.240 triliun) kredit finansial bagi program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
3. Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran
Pemerintah Tiongkok, lanjut Xiao meregistrasi setiap desa miskin dan setiap rumah tangga miskin, untuk kemudian membentuk sistem jaringan informasi pengentasan kemiskinan berskala nasional. Kebijakan yang tepat sasaran diimplementasikan dalam hal penerima program, perencanaan proyek, dan penggunaan dana.
Setiap rumah tangga miskin dijamin menerima bantuan, setiap desa mendapatkan pejabat khusus untuk melaksanakan program pengentasan kemiskinan, dan target-target program dicapai berdasarkan standar yang telah ditentukan.
Pelaksanaan semua kebijakan tepat sasaran ini merupakan jaminan untuk memerangi kemiskinan sampai ke akarnya.
4. Mobilisasi Segenap Masyarakat
Melalui mobilisasi ini, Tiongkok membentuk sistem pengentasan kemiskinan yang melibatkan partisipasi segenap masyarakat. Provinsi-provinsi dan kota-kota yang lebih makmur di Tiongkok Timur memberikan dukungan bagi provinsi dan daerah otonom di Tiongkok Barat.
Selain itu, instansi Partai dan badan pemerintah di tingkat pusat, partai-partai demokratis, organisasi rakyat, perusahaan milik negara, dan tentara juga digerakkan untuk membantu kabupaten-kabupaten kategori miskin menurut standar nasional.
Berikutnya adalah partisipasi aktif dari perusahaan swasta, organisasi publik, dan individu warga negara, untuk menjajaki dan membuka berbagai jalur pengentasan kemiskinan, di antaranya melalui sektor industri, teknologi, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan konsumsi.
5. Menggencarkan Pembangunan untuk Mencabut Akar Kemiskinan.
Menurut Xiao, Tiongkok mengadopsi strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pembangunan. Dalam hal ini, Tiongkok menambah anggaran untuk sektor pendidikan, serta berupaya menggabungkan program pengentasan kemiskinan dengan penumbuhan motivasi dan intelektualitas di kalangan masyarakat.
Dengan demikian, akan terjadi perubahan dalam skema pemberian bantuan, dari ‘memberi ikan’ menjadi “memberi pancing”. Tiongkok, dikatakannya membina daerah miskin dan warga miskin untuk mengembangkan kekuatan produksi, meningkatkan kesadaran mereka untuk mengejar kemakmuran, serta memberdayakan kemampuan mereka untuk mengembangkan diri.
"Semua langkah bertujuan agar mereka bisa membebaskan diri sepenuhnya dari kemiskinan, tidak bergantung pada bantuan sosial, dan tidak meneruskan kemiskinan ke generasi berikutnya," tutup Xiao.
