- Tangkapan layar
VIVA – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus digunakan untuk menjaga ketahanan masyarakat di tengah laju penyebaran Pandemi COVID-19.
Penyebaran yang terus naik ini dipicu varian delta. Merespons eskalasi kasus, pemerintah pun telah memberlakukan berbagai langkah luar biasa seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraka (PPKM) Darurat sejak 3 Juli 2021.
"APBN akan terus dipergunakan untuk menjaga ketahanan masyarakat di tengah pandemi dan PPKM Darurat, dengan mempercepat penyaluran dan memperluas intervensi kesehatan, Perlindungan Sosial (Perlinsos), dan penciptaan lapangan kerja”, tutur Kepala BKF Febrio Kacaribu melalui keterangan tertulis, Senin, 19 Juli 2021.
Baca juga: WHO Umumkan Kemungkinan Varian Baru, Luhut: Kita Masih Hadapi Ancaman
Untuk itu, Febrio menekankan, pemerintah akan menambah anggaran Pemuligan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 utamanya untuk program perlinsos dan kesehatan sebesar Rp55,21 triliun per 16 Juli. Program Perlinsos seperti diskon listrik, bantuan rekening minimum abodemen dan subsidi kuota internet.
Pemerintah juga memberikan beberapa tambahan bantuan. Selama dua bulan yaitu Juli–Agustus 2021 akan digelontorkan program kartu sembako kepada 18,8 juta keluarga penerima, sehingga penerima akan mendapatkan manfaat kartu sembako setara 14 bulan manfaat.
Terdapat pula tambahan berupa bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 10kg/keluarga. Perluasan bantuan tunai untuk daerah kepada 5,9 juta KPM yang bukan penerima kartu sembako dan bansos tunai yang sudah terdaftar, dan akan
diberikan selama 6 bulan.
"Perluasan cakupan kartu pra kerja akan dilakukan dengan menambah 2,8 juta peserta baru. Untuk UMKM, pemerintah menambah dukungan bantuan produktif usaha mikro kepada 3 juta peserta baru yang diharapkan dapat tersalur pada Juli – September 2021," tegas dia.
Sementara untuk kesehatan, pemerintah akan menambahkan anggaran sebesar Rp25,87 triliun untuk biaya perawatan pasien dan isolasi mandiri dan tambahan rumah sakit darurat sebesar Rp2,75 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 57,84 triliun untuk vaksinasi.
Dengan adanya tambahan Perlinsos dalam merespon PPKM darurat, anggaran Perlinsos pada 2021 meningkat dari Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun. Di sisi lain, anggaran kesehatan naik dari Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun.
Dengan demikian, total dana PEN juga akan berubah, dari yang telah dilaporkan kepada DPR RI mencapai Rp699,43 triliun akan meningkat menjadi sebesar Rp744,75 triliun per 16 Juli 2021. Penambahan anggaran ini akan didanai dari refocusing dan reprioritisasi anggaran.
Semua perpanjangan dan perluasan program PEN tersebut diharapkan Febrio terus berkontribusi menahan laju kemiskinan dan ketimpangan. Pada Maret 2021, kemiskinan Indonesia telay turun sebesar 0,01 juta orang menjadi sebesar 10,14 persen dan ketimpangan turun 0,001 poin dari September 2020 menjadi 0,384.
"Selain itu tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Kuartal I juga turun menjadi sebesar 6,26 persen. Hal ini utamanya didorong oleh program Perlinsos dalam PEN dan dukungan untuk UMKM. Perpanjangan dan perluasan yang diberikan akan terus membantu masyarakat agar mampu bertahan di situasi saat ini," ungkap Febrio.
