Turuti Pemerintah soal PPKM Darurat, Ketum Kadin Minta Hal Ini

Arsjad Rasjid (kiri) Ketum Kadin dan Anindya Bakrie Ketua Dewan Pertimbangan saat Munas.
Sumber :
  • VIVA/Adri Irianto

VIVA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap seluruh kebijakan pemerintah dalam memerangi Pandemi COVID-19. Ini termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang.

Di Depan Para Pengusaha Ritel, Airlangga Sebut Aturan Impor Bakal Direvisi

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, selama ini para pengusaha telah menuruti segala bentuk kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, dia meminta adanya pengertian dalam PPKM Darurat.

"Kita kerja sama dengan pemerintah sukseskan PPKM ini tapi di sisi lain kami juga ingin mengutarakan bila kita ikut dalam proses apapun yang dilakukan pemerintah kita mengajukan bagaimana pentingnya roda ekonomi bisa berjalan," kata dia saat konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

Indonesian Economy Has Strength to Face Middle East Crisis

Baca juga: Harga Emas Hari Ini 21 Juli 2021: Global dan Antam Tergelincir

Untuk itu dia menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah, seperti mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan.

Profil Putri Isnari, Pedangdut yang Dilamar Anak Pengusaha dengan Uang Panai Rp2 M

"Bisa operasi 100 persen, dengan demikian prokes tetap kita laksanakan, proses vaksinasi komitmen pengusaha percepat dan ini kita lakukan bersama di manufacturing. Selain kritikal dan esensial, diberi kesempatan juga beroperasi mungkin tidak 100 persen tapi 50 persen, ini penting karena vaksinasi kami terus jalankan," tegasnya.

Usulan ini menurutnya penting didengar pemerintah karena demi menyelamatkan para pekerja dan pengusaha kecil yang ada tidak memiliki tabungan untuk mempertahankan usahanya selama pembatasan pergerakan masyarakat. Jika dihentikan sama sekali opersionalnya, dipastikannya ekonomi makin berat.

"Dengan demikian kami percaya dua hal, yakni vaksinasi dan bagaimana kita disiplin dalam prokes dan itu saya rasa untuk melakukan hal itu ini masalah bagaimana kita bersama bisa hidup dengan menghadapi realitas baru dengan adanya pandemi," tegas dia.

Untuk itu, Arsjad mengharapkan adanya pengertian dari pemerintah bahwa perekonomian tidak bisa berhenti sama sekali sebab memiliki dampak sosial yang besar. Selain itu, pemerintah dikatakannya juga perlu memberikan insentif yang lebih tepat sasaran seperti keringanan pembayaran listrik, gas dan pajak.

"Jadi dengan pengumuman kemarin kami mendukung itu dan insentif-insentif diberikan yang diperlukan saudara-saudara kita pengusaha kecil dan juga bagaimana industri seperti transportasi kita juga harus melihat bagaimana membuat insentif yang short term dan bagaimana medium serta long term-nya karena ini kaitannya dengan ekonomi kita," papar dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya