- Anwar Sadat/VIVA.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tengah mewaspadai lonjakan peningkatan tabungan orang-orang berduit atau orang kaya di tengah tergerusnya tabungan orang-orang menengah ke bawah.
Dia mengatakan, berdasarkan data statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tabungan masyarakat di atas Rp100 juta dari hari ke hari kian mengalami kenaikan.
"Sektor keuangan tentu saja dalam situasi di mana banyak sekali masyarakat yang masih melakukan penyimpanan dananya. Dalam statistik yang lebih dalam ini sering disampaikan oleh LPS dan OJK," kata dia dalam webinar, Selasa, 3 Agustus 2021.
Baca juga: Anggaran Cat Baru Pesawat Presiden, Istana: Perawatan Rutin
Artinya, orang yang memiliki penghasilan berlebih semakin sering hanya menyimpan dananya di perbankan, sedangkan orang yang kurang berkecukupan semakin sering menggunakan dana tabungannya.
"Yang tabungannya di atas Rp100 juta meningkat lebih banyak dibanding mereka yang kemudian menghadapi situasi ekonomi sulit. Oleh karena itu, tabungan di bawah Rp100 juta menurun, ini yang harus kita waspadai," tegas dia.
Di tengah banyaknya dana yang mengendap di perbankan dan belum tersalurkan pada perekonomian masyarakat, Sri menegaskan, pihak perbankan juga masih menahan penyaluran kredit baru.
"Terutama perbankan yang merupakan mayoritas lebih dari 70 persen mendominasi sektor keuangan, juga tidak menyalurkan kreditnya karena mereka sedang restrukturisasi kepada hampir seluruh nasabahnya," tutur Sri.
Akibatnya, Sri menegaskan, akan semakin sulit memulihkan perekonomian sebelum pihak perbankan atau keuangan secara umum memulihkan pertumbuhan kredit maupun pembiayaannya.
"Akan sangat sulit memulihkan ekonomi sebelum sektor keuangan memulihkan credit growth-nya. Karena tidak mungkin meski pemerintah naikkan anggaran PEN bisa dipenuhi dari satu mesin pertumbuban yakni pemerintah saja," ujar dia.
Oleh sebab itu, dia berharap agar dana-dana yang mengendap saat ini betul-betul bisa tersalurkan. Terutama, perbankan yang masih menahan pemberian kredit atau pembiayaan baik terhadap dunia usaha maupun masyarakat secara umum.
