- Istimewa
VIVA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk bangkit dari pandemi. Ia mengakui pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 7,07 persen pada kuartal II-2021 patut disyukuri.
"Pencapaian ini patut kita syukuri dan memberikan semangat bagi kita untuk memulihkan ekonomi kita yang diterpa pandemi COVID-19," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis 5 Agustus 2021.
Baca juga: Bos Alfamart Jadi Orang Terkaya ke-9 di RI, Ini Sepak Terjangnya
Meski di banyak sektor Indonesia mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun Said mengingatkan, masih banyak pekerjaan yang harus hadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021.
Beberapa tantangan itu antara lain adalah kebijakan PPKM yang diperpanjang sampai 9 Agustus. Kebijakan itu terlah diberlakukan sejak 3 Juli lalu. Kebijakan ini diakui merupakan langkah pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan COVID-19 yang mulai naik di bulan Mei 2021.
"Saya memperkirakan akibat kebijakan ini akan mengakibatkan pelambatan ekonomi kita di kuartal III 2021. Pada kuartal III 2021 saya memperkirakan ekonomi kita akan masih ke level kontraksi 1,7 – 2 persen," kata dia.
Agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam, Said mengharapkan pemerintah disiplin mencapai target penurunan COVID-19 dengan kebijakan PPKM ini.
Sekedar sebagai refleksi, lanjut dia, pada 3 Juli 2021 saat awal PPKM diberlakukan terdapat 27.913 kasus positif COVID-19 dan sampai 1 Agustus 2021 kasus positif COVId-19 masih 30.738. Lalu 4 Agustus 2021 kasus positif COVID-19 masih mencapai 35.867. Dia berharap tingkat efektivitas kebijakan PPKM ditingkatkan. "Sehingga PPKM tidak berkepanjangan, dan kasus positif COVID-19 menunjukan penurunan signifikan," imbuh dia.
Dengan keberhasilan pengendalian COVID-19 dan PPKM tidak diperpanjang, Said memperkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7-5,2 persen.
"Seiring makin besarnya tingkat kasus positif covid19 di desa desa, ditambah dengan data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terkontraksi 8,16 persen. Keadaan ini harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan kita," katanya.
Dari sisi konsumsi, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin. Langka ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.
"Untuk di lapis rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya," katanya.
Soal ekspor, pemerintah juga perlu mengantisipasi masalah seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) Ditjen Bea Cukai hingga pungli.
Terakhir, dari faktor luar negeri, pemerintah perlu mengantisipasi tapering off yang kemungkinan akan dilakukan The Fed pada Oktober 2021. Pemulihan ekonomi AS dinilai mendorong capital outflow di pasar keuangan yang akan menekan rupiah, meskipun bisa mendorong potensi ekspor ke AS.
Dengan beberapa rekomendasi itu, Said berharap pertumbuhan ekonomi bisa bertahan di kisaran target yang ditentukan. "Dapat bertahan pada kisaran 3,3-3,8 persen dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang," tutupnya.
