Revisi Regulasi PLTS Atap, Menteri ESDM Harus Lindungi Pihak Ini

Ilustrasi PLTS Atap.
Ilustrasi PLTS Atap.
Sumber :
  • istimewa

VIVA – Upaya mendorong penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap secara masif dinilai perlu memperhatikan empat pemangku kepentingan, yaitu konsumen, industri, PT PLN, dan negara. Hal itu, agar rantai bisnis sektor ketenagalistrikan berjalan lancar, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Ali Achmudi Achyak,  mengatakan rancangan Permen ESDM tentang PLTS Atap sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 harus melibatkan semua pemangku kepentingan.
 
Apalagi, salah satu klausul dalam draf permen baru tersebut mengatur tata niaga PLTS Atap, yaitu mewajibkan PLN membeli 100 persen dari sebelumnya 65 persen sisa daya yang tidak terpakai oleh konsumen yang mengembangkan PLTS. 

Baca Juga: INFOGRAFIK: Asumsi Makro, Postur fiskal dan Sasaran RAPBN 2022

"Kita harus mencermati klausul ini dari berbagai sisi," ujar Ali, dalam keterangannya, pada Senin 16 Agustus 2021. 

Menurut dia, dari sisi konsumen listrik, khususnya rumah tangga, komersial dan industri. Mereka selama ini menjadi konsumen murni yang menggunakan listrik dari PLN dan membayar sesuai tarif yang berlaku sesuai peruntukan. 

Jadi, kalaupun ada sektor yang bergerak mandiri menyediakan listrik (Independent Power Producers/IPP), jumlahnya tidak banyak. 

“Ketergantungan ketiga sektor ini terhadap PLN sangat tinggi, maka ketika terjadi gangguan, seperti blackout, kerusakan jaringan, dan lainnya, bisa sangat merugikan. Ketergantungan berlebihan terhadap satu pemasok listrik ini tentu tidak sehat bagi kelangsungan bisnis,” katanya.