Pemerintah Antisipasi Ancaman COVID Varian Lambda Hantam Ekonomi RI
- Tangkapan layar
VIVA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan bahwa pemerintah telah mewaspadai merebaknya COVID-19 Varian Lambda sebagaimana yang terjadi di beberapa negara seperti Italia dan Filipina.
Karenanya, Febrio memastikan bahwa pengendalian pandemi dari ancaman mutasi COVID-19, akan diselaraskan dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Varian Delta menjadi headline di tahun 2021 dan (Varian Lambda) ini juga akan kita pantau," kata Febrio dalam telekonferensi, Rabu 18 Agustus 2021.
Karenanya, demi mewaspadai dampak dari varian Lambda terhadap perekonomian nasional, Febrio memastikan bahwa APBN 2022 pun telah dirancang antisipatif, responsif, dan fleksibel sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan demi menghadapi berbagai ketidakpastian ke depan.
Baca juga: Tarif Tes PCR COVID-19 di Bandara Soetta dan Husein Sastranegara Turun
Sebab, walaupun perekonomian nasional diprediksi akan mulai membaik di tahun 2022 mendatang. Pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi.
Dia menambahkan, hal ini tercermin dari kebijakan fiskal tahun 2022 yang terkesan countercyclical, demi mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, dan melanjutkan reformasi struktural.
"Dan di saat yang sama pemerintah juga akan berupaya mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga," kata Febrio.
Dia mengatakan, Pemerintah akan berupaya untuk konsisten dalam menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi. Capaian strategi penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pun menurutnya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2021, yang mencapai 7,07 persen.
Penguatan pemulihan ekonomi ini akan terus dijaga seiring berbagai agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor. Kemudian, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan yang akan terus dilakukan.
"Dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha," ujarnya.
