Tak Signifikan, Ekonom Usul Rencana Pemindahan Ibu Kota Dikaji Ulang
- istimewa
VIVA – The Indonesia Democracy Initiative (TIDI) menggelar webinar membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Pada webinar ini, TIDI mengangkat tema aspek ekonomi dari rencana pemindahan ibu kota negara.
Salah satu narasumber yang merupakan ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi menyoroti urgensi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, apabila dilihat dari cost-benefit analysis, dampak ekonomi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan ada namun tidak terlalu signifikan.
"Dalam konteks membuat prioritas kebijakan, kita dihadapkan pada konseptualisasi trade off atau opportunity cost. Apakah efektif dan efisien memindahkan ibu kota di tengah digitalisasi saat ini?" Kata Fithra, yang dikutip Kamis 19 Agustus 2021.
Menurutnya, apabila dilihat dari biaya yang dikeluarkan dengan memindahkan Ibu Kota Negara tidak terlalu signifikan memberikan dampak ekonomi secara nasional. "Saya hitung dampak ekonomi dalam konteks ini dampaknya terhadap GDP itu angkanya diantara 0.05% - 0.1%, ia ekonomi tumbuh, tetapi tidak terlalu besar," ujarnya.
Ia mesimulasikan, dengan biaya pemindahan Ibu Kota Negara 480 Triliun dimasa pandemi alangkah lebih baik digunakan untuk pemulihan ekonomi, menambah bansos, dan subsidi industri. Ia menganggap mengeluarkan uang memiliki konsekuensi, dengan kondisi masa pandemi dengan limited resources pemerintah harus melakukan pilihan.
Sementara itu, ekonom universitas Paramadina, Handi Risza Idris mempertanyakan rencana pemindahan Ibu Kota Negara apakah dilakukan secara matang dan melibatkan seluruh pihak terkait atau hanya sebatas kepentingan elit politik saja.
"Apakah pemindahan ibu kota ini berdasarkan kajian alamiah mendalam pemerintah dengan melibatkan seluruh stakeholders yang ada atau sekedar keinginan pemimpin untuk membuat monument sebagai legasi kepemimpinannya?," ujarnya.
Ia mengungkapkan dalam hal kesiapan ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia dalam masa pandemic ini mengalami ketidakpastian. Sehingga ini mempengaruhi kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
"Semua indikator ekonomi beberapa tahun terakhir anjlok, bahkan kita masuk ke dalam perangkap resesi ekonomi," kata Handi.
Ia menambahkan pemindahan Ibu Kota Negara di saat pandemi harus dikaji secara matang karena kondisi ekonomi yang stagnan serta beban hutang negara yang sangat besar. "Kebijakan pemindahan ibu kota perlu dipertimbangkan secara matang karena kita masih berada di situasi ketidakpastian dan stagnansi ekonomi, beban hutang, serta ketimpangan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan mampu mendorong ekonomi Indonesia.
"Dalam pandangan kami kalau itu bisa dilakukan bisa mendorong ekonomi di wilayah Timur Indonesia dan nasional secara umum utamanya di sektor-sektor konstruksi, real estate dan konsumsi,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Suharso mengatakan pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur merupakan proyek besar untuk menarik pertumbuhan ekonomi nasional bahkan mampu lebih tinggi hingga rata-rata pada 2045.
Terlebih lagi, Suharso menuturkan jika program vaksinasi dapat berjalan dan mencapai herd immunity maka pada 17 Agustus 2024 Presiden RI bisa melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan di ibu kota baru.
