- Dokumentasi Kemenaker.
VIVA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah negara yang menolak Pekerja Migran Indonesia (PMI) masuk karena menggunakan vaksin sinovac.
Akan tetapi, Ida tidak menyebutkan secara rinci nama-nama negara yang dia maksud. Begitu juga dengan alasan yang digunakan negara tersebut untuk menolak PMI yang hanya divaksin sinovac.
Ida pun kini mengaku tengah gencar melakukan vaksinasi para PMI menggunakan jenis vaksin yang lebih diterima oleh negara lain ketimbang vaksin Sinovac. Salah satunya AstraZeneca.
"Ada beberapa negara yang tidak bisa menerima vaksin sinovac, akhirnya kita usahakan untuk mendapatkan vaksin yang terakhir kita laksanakan di kantor dengan AstraZaneca," kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2021.
Baca juga: Lima Mal di Bandung Terancam Dijual karena Sepi Pengunjung
Ida mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk menghadapi penolakan tersebut, oleh karenanya yang bisa dilakukan hanya menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan negara-negara penempatan PMI.
"Kita menyesuaikan dengan kebutuhan negara penempatan. Kami juga berkoordinasi berkaitan dengan selama PMI bekerja memberikan sembako dan APD ini tentu saja dilakukan perwakilan kita," tutur dia.
Bagi para PMI yang sudah mendapatkan tempat kerja di negara-negara tertentu, Ida mengungkapkan juga banyak yang masih enggan divaksinasi. Bahkan, dia melanjutkan, vaksin COVID-19 ini juga gratis di berbagai negara.
“Ternyata mereka banyak juga yang menolak vaksin. Jadi kita akhirnya bikin video meminta mereka untuk betul-betul untuk datang, wong gratis kok vaksinnya dan ada privilage bagi mereka yang sudah divaksin seperti di Taiwan, di Hong Kong," paparnya.
Sebelumnya, penolakan terhadap orang yang hanya menggunakan vaksin Sinovac juga telah dilakukan Kerajaan Arab Saudi setelah mengumumkan pembukaan umrah. Mereka hanya menerima kedatangan orang-orang yang sudah divaksin dengan Pfizer, Morderna, AstraZeneca, dan J&J.
Jika para calon jemaah umrah sudah mendapat suntikan lengkap vaksin dari China tersebut, maka tetap diwajibkan untuk mendapatkan vaksin tambahan satu dosis dari sejumlah vaksin yang telah ditetapkan pihak kerajaan.
