- ANTARA/HO-Humas Pemkot Surabaya
VIVA – Deputi Sistem Informasi dan Kepegawaian BKN Suharmen menginformasikan, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Seleksi Kompetensi PPPK Non-guru 2021 bakal digelar pada September 2021.
Dia menjelaskan, pelaksanaan test SKD pada titik lokasi milik BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Persiapan sudah dilakukan secara maksimal berdasarkan rekomendasi Satgas COVID-19.
"Ini adalah khusus untuk titik lokasi-titik lokasi yang dimiliki oleh BKN, karena titik lokasi yang dimiliki BKN sudah siap semua. Baik itu secara infrastruktur maupun jaringan teknologi dan komunikasinya," kata Suharmen dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Rabu, 25 Agustus 2021.
Sedangkan untuk titik lokasi tes SKD secara mandiri yang diselenggarakan oleh instansi, lanjut Subarmen, akan dimulai 14 September 2021. Kendati, kata Suharmen, pelaksanaan tes SKD di lokasi mandiri bisa berlangsung lebih cepat jika instansinya sudah siap melaksanakannya.
Kesiapan tersebut, menurut Suharmen, dapat dilihat dari instansi yang melaksanakan lelang untuk ketersediaan sarana prasarana. Meski begitu, Suharmen mengatakan, rata-rata instansi menyanggupi untuk menggelar tes SKD pada 14 September 2021.
"Tanggal 14 September ini kebanyakan hampir sebagian besar instansi sanggupnya dalam tanggal 14 mulainya. Tapi, di dalam rapat koordinasi kami dengan seluruh instansi tadi pagi dan ada yang kemudian sudah siap sebelum tanggal 14," kata Suharmen.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Pejabat Negara Harus Turun Langsung Cek Stok Pangan
Suharmen menambahkan, pelaksanaan tes SKD CPNS dan PPPK ini akan digelar secara daring atau online. Sehingga kesiapan jaringan Internet pada pelaksanaan nanti menjadi sangat penting bagi tiap-tiap instansi.
"Jadi secara online maksud saya. Sehingga ketersediaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sangat penting," imbuhnya.
BKN Ingatkan ASN Tak Boleh Menolak Dipindahkan ke IKN
BKN menegaskan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di instansi pusat setingkat kementerian atau badan tidak boleh menolak untuk dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara.
