Sri Mulyani Pede Ekonomi RI Tak Hanya Pulih Setelah Pandemi, Tapi Kuat
- Repro video.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegasksan, Pemerintah akan menggunakan momentum Pandemi COVID-19 saat ini untuk memperkuat reformasi struktural dengan memperbaiki fondasi perekonomian. Baik dari sisi daya saing maupun inovasi, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi.
Hal itu ditegaskan Sri dalam pembukaan Kongres ISEI XXI secara daring di Jakarta, Selasa, 31 Agustus 2021. Dukungan berbagai pihak pun ditegaskan diperlukan guna mewujudkan upaya yang dilakukan Pemerintah.
“Dengan demikian kita tidak hanya sekadar pulih, tapi juga pulih lebih kuat dan baik,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri, saat ini Pemerintah berfokus memulihkan ekonomi dengan mendorong realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berfokus pada mengakselerasi permintaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
“Kita terus lakukan berbagai belanja yang bisa meningkatkan permintaan termasuk belanja modal agar investasi bisa muncul,” imbuh Sri.
Baca juga: Baru 359.703 Perusahaan di Seluruh Indonesia yang Rajin Serahkan WLKP
Ia mengatakan, Pemerintah terus menyesuaikan anggaran dana PEN dengan kondisi COVID-19. Pada awal tahun, anggaran PEN dipatok di bawah Rp400 triliun yang meningkat menjadi Rp744,7 triliun karena penyebaran COVID-19 Varian Delta.
“Bidang kesehatan mengalami tambahan anggaran hingga Rp214 triliun meskipun hingga Agustus realisasinya baru 35,9 persen,” kata Sri.
Pemerintah menurutnya, juga menambah dana bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat, menyalurkan subsidi listrik bagi pelanggan 450 dan 900 va, dan mensubsidi ubah pekerja. Hal itu dalam upaya meredam dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4, yang dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dibantu baik melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan kredit modal kerja, dan penempatan dana untuk UMKM di perbankan. Di samping itu, Pemerintah juga menggunakan APBN untuk memberikan insentif pajak bagi perusahaan terdampak COVID-19.
Lebih lanjut kata Sri, saat ini realisasi program PEN telah mencapai 43 persen dari yang dianggarkan atau sebesar Rp326 triliun. Ke depan, untuk mengembalikan defisit APBN ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2023, Pemerintah akan mengonsolidasikan fiskal secara bertahap dan berhati-hati. (Ant)
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
