Jadi Tuan Rumah KTT G20 Pada 2022, RI Ajak Para Anggota Pulih Bersama
- Tangkapan layar.
VIVA – Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atau Presidensi Group of 20 (G20) pada 2022. Serah terima dari Italia kepada Indonesia akan dilakukan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) atau G20 Leaders’Summit di Roma, Italia pada 30-31 Oktober 2021.
Ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20, sejak dibentuknya G20 pada tahun 1999. Selama masa Presidensi, Indonesia berperan menentukan agenda prioritas dan memimpin rangkaian pertemuan G20.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual bertajuk Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, menjelaskan. Presidensi G20 Indonesia secara resmi akan dimulai dari 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022.
"Dengan tema utama adalah ‘recover together, recover stronger’ yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama," kata Airlangga di Jakarta, dikutip Rabu, 15 September 2021.
Dia menjabarkan, ada setidaknya 3 manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia kala ditunjuk memegang Presidensi G20 dari aspek ekonomi. Yakni terbukanya peluang peningkatan konsumsi domestik yang dapat capai Rp1,7 triliun, penambahan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar Rp7,47 triliun. Kemudian, terdapat pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 pekerja di berbagai sektor industri di masa mendatang.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Era Kejayaan Jual Komoditas Mentah Sudah Berakhir
“Tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi yang mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan,” tambahnya.
Lebih lanjut dia menjabarkan, untuk mencapai tujuannya, Forum G20 melakukan pertemuan berjenjang dalam dua jalur, yaitu finance track dan sherpa track.
Jalur Keuangan yang dikoordinasikan Kementerian Keuangan dan Bank Sentral, akan fokus pada isu makroekonomi, fiskal, moneter dan keuangan. Pembahasan Jalur Keuangan dilakukan dari tingkat Kelompok Kerja (Working Group), hingga tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Sementara, Jalur Sherpa yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri, akan berfokus pada pembahasan area kerja sama non-keuangan. Di antaranya, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, energi, lingkungan dan perubahan iklim.
Selanjutnya, pertanian, ekonomi digital, anti korupsi, perdagangan-investasi-industri, pariwisata dan pemberdayaan perempuan. Pada Jalur Sherpa terdapat 11 kelompok kerja dan 1 kelompok inisiatif yang diisi berbagai kementerian dan lembaga terkait. Serta 10 pertemuan non-pemerintah atau engagement group.
“Inklusivitas adalah kata kunci Presidensi G20 Indonesia. Indonesia tidak hanya akan memperhatikan kepentingan anggota G20 saja, namun juga kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan. Ini memang merupakan DNA politik luar negeri Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi pada saat yang sama.
Pada momen bersejarah kali, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Indonesia siap petik manfaat Presidensi G20. Sehingga diharapkan dapat berkontribusi mendukung pemulihan ekonomi domestik.
Salah satunya, melalui rangkaian pertemuan secara kumulatif yang menghadirkan ribuan delegasi dari seluruh negara anggota dan berbagai lembaga internasional di Indonesia pada momen itu.
Sri mengungkapkan, kehadiran para delegasi berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung, terhadap sektor jasa. Seperti perhotelan, transportasi, UMKM, dan sektor terkait lainnya, maupun secara tidak langsung melalui dampak terhadap persepsi investor dan pelaku ekonomi.
“G20 memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membahas berbagai isu global yang dapat mengancam pertumbuhan dan perekonomian serta stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Sri.
Lebih lanjut dia menegaskan, G20 merupakan forum internasional yang sangat strategis. Selain karena keanggotaannya terdiri dari kombinasi negara maju dan berkembang. Secara keseluruhan negara-negara G20 merupakan 66 persen populasi dunia yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.
“Prakarsa global G20 secara nyata diwujudkan dalam menangani tantangan global antara lain penanganan krisis, arsitektur keuangan internasional, perdagangan internasional, pengembangan infrastruktur, perpajakan internasional dan penguatan Global Partnership," tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menambahkan bahwa untuk mendorong pemulihan ekonomi dunia yang merata, kuat dan berkelanjutan. Maka, Presidensi Indonesia akan mengangkat sejumlah agenda prioritas di Jalur Keuangan.
Seperti, bagaimana melindungi negara-negara berkembang dari efek limpahan yang ditimbulkan oleh normalisasi kebijakan di negara-negara maju. Lalu, bagaimana membantu berbagai sektor yang paling terdampak oleh pandemi melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
"Ketiga, prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral (Central Bank Digital Currency)," tambahnya.
Selanjutnya kata Perry, bagaimana memperkuat sistem pembayaran untuk transaksi pembayaran lintas negara secara lebih cepat, murah, dan aman. Kemudian, bagaimana mengembangkan sumber sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (sustainable finance), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, bagaimana mengembangkan sistem perpajakan internasional yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di era digital,” ujar Perry.
Dalam kesempatan itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, panitia nasional ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Kepanitiaan Nasional Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.
Para yang terlibat telah melakukan persiapan logistik dan infrastruktur untuk bersiap menerima tamu dunia dan memastikan kesuksesan penyelenggaraan pertemuan G20 selama setahun mendatang.
“Kami mempersiapkan dukungan komunikasi dan teknologi termasuk diantaranya mengkoordinasikan kegiatan bidang komunikasi dan media. Serta mengelola dan melaksanakan pelayanan informasi media dan jurnalis,” tutupnya.
