Soal RUU EBT, DPR Nilai Insentif Tarif Berpotensi Bebani APBN

PLTS.
PLTS.
Sumber :
  • Dokumentasi Pertamina.

VIVA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan atau EBT dinilai perlu memperjelas kewajiban pembelian dan kompensasi listrik. Sebab, tanpa kejelasan itu insentif yang diberikan dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Anggota Komisi VII DPR RI Anwar Idris mengatakan pemerintah perlu mematangkan strategi terkait masalah investasi pembangunan pembangkit listrik EBT yang kurang bersaing dengan pembangkit energi fosil. 

Menurutnya, harga EBT yang lebih mahal dibandingkan dengan fosil, menyebabkan produsen listrik memerlukan insentif dari pemerintah. "Di sisi lain, insentif ini perlu dilakukan hati-hati karena biayanya akan membebani anggaran negara," ujarnya dalam Seminar bertajuk Menyoal Subsidi Listrik dalam RUU EBT, dikutip Sabtu 25 September 2021.

Baca juga: Soal Revisi PLTS Atap Bisa Bebani APBN, Pemerintah Perlu Alternatif

Selain itu, Anwar mengungkapkan di tengah upaya mendorong transisi energi, pihaknya juga mengingatkan proses peralihan energi ini harus berjalan mulus dan tidak bisa serta merta melupakan kontribusi energi fosil yang masih sangat berperan.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Mukhtasor menyoroti mekanisme kerja sama jual-beli listrik. Menurutnya, kerja sama PLN dengan swasta itu boleh, tetapi harus memastikan bahwa prinsip penguasaan negara harus berlaku. 

Sayangnya, kondisi saat ini menunjukkan bahwa negara tidak dalam posisi punya fleksibilitas kecuali harus menanggung semua risiko yang terjadi dengan kompensasi dari APBN.