Kontribusi BUMN Tahun Ini Stagnan, Ini Penjelasan Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memperkirakan, kontribusi BUMN kepada negara baik berupa dividen, pajak, dan Penerima Negara Bukan Pajak (PNBP), di tahun 2021 akan mengalami stagnasi.

Kode Keras Erick Thohir Perpanjang Kontrak Shin Tae-yong: Ini Kan yang Ditunggu-tunggu?

Dia mengatakan, estimasi awal dividen BUMN tahun 2021 ini mencapai sekitar Rp30 triliun-Rp35 triliun, atau lebih rendah dari proyeksi semula yakni Rp40 triliun. Di tengah kondisi di mana 90 persen perusahaan merasakan dampak pandemi COVID-19.

"Jadi setidaknya di tahun 2021 ini (kontribusi BUMN ke negara) stagnan dulu, dan kita pastikan ke depan akan ada peningkatan," kata Erick dalam telekonferensi, Selasa 28 September 2021.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

Dia menambahkan, paling tidak para pemegang saham sama-sama meyakini bahwa perbaikan nilai kontribusi BUMN kepada negara akan kembali membaik pada periode 2022-2024 mendatang. Mereka pun menargetkan bahwa pada tahun depan dividen akan berada di angka Rp35,6 triliun.

Baca juga: Dikunjungi Menteri Teten dan Gibran, Uniqlo Janji Jual Produk UMKM

Terpopuler: Prediksi Putusan MK atas Sengketa Pilpres, Iran Samakan Drone Israel dengan Mainan

Erick menilai bahwa target itu pun sebenarnya masih cukup rendah, jika dibandingkan dengan capaian kontribusi BUMN pada saat kondisi sebelum COVID-19 melanda dunia.

Tercatat, sejak 2010-2019 total dividen yang dikontribusikan BUMN telah mencapai Rp377,8 triliun, sementara penerimaan pajak mencapai sebesar Rp1.518,7 triliun. Sementara, sepanjang 2020 kontribusi BUMN ke negara mencapai Rp375 triliun, yang terdiri atas dividen, pajak, dan PNBP. 

Erick juga mengingatkan, Pemerintah memerlukan dana alternatif untuk program penanganan COVID-19 hingga investasi pascapandemi. Karena itu, upaya kontribusi BUMN pun diupayakan bisa ditingkatkan pada tahun 2022 mendatang. 

"Tapi kita tahu bahwa banyak sekali program pemerintah yang memerlukan dana untuk membantu rakyat yang kesulitan atau investasi daripada pascaCovid-19 itu sendiri," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya