- ANTARA FOTO/Dewi Fajriani
VIVA – Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo memastikan bahwa Indonesia harus bisa menjadi eksportir listrik terbesar di Asia Tenggara.
Target ini telah dijalankan saat BP Batam menandatangani nota kesepahaman dengan SUNSEAP Group untuk pembangunan PLTS dan ekspor listrik Solar PV Terapung sebagai bagian dari langkah strategis memaksimalkan pemakaian energi terbarukan.
"Indonesia kini siap bersaing dalam pasar ekspor listrik terbesar di Kawasan Asia Tenggara," kata dia dikutip dari keterangan resmi, Rabu, 29 September 2021.
Baca juga: Liga 1 dan 2 Bergulir, Menko Airlangga: Dampak Ekonomi Belum Ada
Dengan SUNSEAP sebagai joint venture, dia mengatakan, terdapat potensi ekspor yang mencapai 300 MW melalui transmisi bawah laut 400kV yang memerlukan sinergi serta dukungan baik regulasi maupun penguatan kerja sama pengelolaan aset daerah.
Basilio juga mengakui, target pencapaian bauran energi terbarukan memang banyak tantangan dalam implementasinya, karena masih dominannya penggunaan energi fosil dan regulasi yang belum kondusif. Sehingga perlu upaya ekstra untuk mencapai target 2025.
Apalagi, dia melanjutkan, target sebesar 23 persen pada 2025 baru tercapai sebesar 12 persen sehingga Pemerintah harus terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, pemerintah daerah demi mencapai target yang ada.
“Perlu koordinasi yang lebih intensif, karena K/L yang terlibat lintas sektor, ini akan memenuhi target energi bersih dan energi baru terbarukan sesuai Rencana Umum Energi Nasional,” tegas dia.
Dirinya pun menyatakan, PLN sendiri juga telah menegaskan bahwa Indonesia perlu lebih memaksimalkan kebutuhan akan permintaan listrik yang ada. Sebab, pasar listrik untuk ekspor begitu besar sehingga Indonesia harus terlibat di dalamnya.
"Kedepannya supply listrik lain dapat dibangun di seluruh wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Sumatera dan Nusa Tenggara. Ini membuka peluang," papar dia.
Terkait hal ini, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, dan PLN serta Pemerintah Daerah diharapkan telah memiliki sistem bisnis yang sesuai dan dapat mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan/EBT dan energi bersih.
“Isu-isu seperti land clearance dan luasan permukaan waduk harus diterapkan berdasar pada perundangan saat ini,” ungkap Basilio.
