RI Didorong Tiru Pengembangan Ekonomi Sirkular dari 2 Negara Ini
- Istimewa
VIVA – Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Arifin Rudianto mengatakan, dengan berkaca pada implementasi ekonomi sirkular di beberapa negara maju, setidaknya Indonesia bisa belajar meniru dan mengembangkan penerapannya sendiri sesuai kondisi di dalam negeri.
Karena, sebenarnya terdapat korelasi yang sangat kuat antara penerapan ekonomi sirkular, dalam mendukung upaya-upaya pembangunan rendah karbon.
"Beberapa negara telah menjadikan ekonomi sirkular sebagai strategi pembangunan rendah karbon nasional, dan Indonesia semestinya bisa berkaca kepada negara-negara tersebut," kata Arifin dalam telekonferensi.
Arifin menjelaskan, salah satu negara tersebut adalah Belanda, yang menyusun rencana aksi nasional ekonomi sirkular untuk mencapai target mereka dalam Paris Agreement. Rencana aksi tersebut turut mendukung penerapan bisnis yang berkelanjutan, dimana efisiensi sumber daya telah menjadi bagian dari peraturan eksisting sebagai green public government dan pengelolaan sampah.
Adapun strategi utama dalam perencanaan aksi nasional ekonomi sirkular di Belanda itu, adalah penggunaan bahan baku dengan prinsip high quality merk, modifikasi dan penggantian bahan baku, serta pengembangan metode produksi barang.
Contoh negara lainnya yakni Jepang, yang diakui Arifin juga telah memiliki rencana aksi ekonomi sirkular sebagai upaya dalam mencapai target kontribusi yang telah mereka tentukan secara nasional.
"Jepang mempromosikan model bisnis sirkular untuk sektor atau lokasi tertentu. Sebagai contoh, saat ini Jepang sudah membuat kemasan pengganti plastik untuk diadopsi oleh industri makanan dalam kemasan," ujarnya.
Karenanya, Arifin menegaskan bahwa pembelajaran yang bisa diambil dari kedua negara tersebut, memperlihatkan bahwa ekonomi sirkular sangat penting untuk dikembangkan sebagai upaya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.
"Kita dapat meniru implementasi dari kedua negara tersebut, namun dengan tetap memperhatikan kondisi dan karakteristik negara kita," kata Arifin.
"Ada potensi dan peluang dari kebijakan administrasi tersebut dan juga kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, serta tentu saja menganalisis gap dan tantangan yang perlu dientaskan dalam pengembangan ekonomi sirkular," ujarnya.
