Adaptasi dengan Pandemi, 1.852 BUMDes Masuk Ekosistem E-Commerce

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar
Sumber :
  • VIVA/Muhamad Solihin

VIVA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi mencatat, sebanyak 1.852 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masuk ke ekosistem e-Commerce saat ini. Beradaptasi dengan menurunnya aktivitas pasar konvensional selama pandemi COVID-19.

Jembatani Kesenjangan Akses E-Commerce Daerah Non-Urban, Clubb Kyta Gandeng Mahasiswa

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmsigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi pembicara pada Jateng Digital Conference 2021 secara daring, hari ini. Menurutnya, ribuan BUMDes juga aktif memasarkan produk unggulannya melalui media sosial.

“BUMDes-BUMDes ini terus berpacu dengan kondisi kebutuhan supaya produknya bisa dipasarkan,” ujar Halim dikutip dari keterangannya.

Lebaran Pengeluaran Membengkak? Ini 7 Tips Menyiasatinya Biar Lebih Hemat

Dia mengatakan,, peningkatan jumlah BUMDes yang masuk ke dunia e-Commerce digitalisasi sudah masuk ke pedesaan. Semakin banyaknya partisipasi generasi muda menyebabkan proses pembangunan di desa semakin melek digital.

“Selama ini seakan-akan ada kontradiksi antara digital dan desa. Padahal sekarang sudah berjalan seiring,” ujarnya.

Integrasi TikTok Shop-Tokopedia Rampung, Kemendag Pastikan Awasi Ketat Transaksi

Lebih lanjut dia berpendapat, kini semakin banyak kerja sama antardesa yang membangun kesepakatan untuk membangun sebuah BUMDes bersama. Sebagian di antaranya juga memanfaatkan dunia digital untuk merambah pasar yang lebih luas.

“Misalnya di (Desa) Panggungharjo, sepuluh desa bikin kerja sama pasardesa.id. sekarang sudah miliaran omzet-nya,” ungkapnya.

Baca juga: PIK Siapkan Kawasan Pusat Gaya Hidup Ramah Lingkungan Usai Pandemi

Meski demikian, Gus menteri, sapaan Halim, pun menjabarkan, dari total 74.961 desa di Indonesia, sebanyak 3.700 desa di antaranya masih belum mendapatkan jaringan internet. Karena itu, Pemerintah saat ini terus menggenjot agar semua desa dapat segera mendapatkan jaringan internet.

“Dana desa sangat support utamanya untuk fasilitas internet di spot-spot publik. Kita dorong agar disediakan jaringan internet,” ujarnya.

Penggunaan dana desa sendiri, lanjutnya, dialokasikan berdasarkan kebutuhan ril desa dengan mengacu pada SDGs Desa. Ia berharap, dana desa dapat memberikan dampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Pengentasan kemiskinan ekstrem kalau ditangani tingkat mikro yakni level desa akan mudah, tidak sulit. Karena permasalahannya jelas dan bisa disentuh,” terangnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya