RUU HPP Tinggal Selangkah Lagi, Ditjen Pajak: Sejarah Penting

Ilustrasi Sidang Paripurna DPR.
Ilustrasi Sidang Paripurna DPR.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Eduward Ambarita

VIVA – Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) telah disetujui DPR dalam Rapat Paripurna ke-7, Kamis, 7 Oktober 2021. RUU tinggal selangkah lagi di nomori dan menjadi UU.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, RUU ini tinggal menunggu tanda-tangan Presiden Joko Widodo sebelum resmi berlaku.

"RUU HPP ini nantinya akan disampaikan kepada presiden untuk ditandatangani dan disahkan menjadi Undang-Undang," kata dia kepada VIVA, Kamis, 7 Oktober 2021.

Baca juga: Anies-Sandi Giliran Bertemu Presiden Jokowi di Istana, Ada Apa?

Neilmaldrin menjelaskan, RUU HPP merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. 

Reformasi perpajakan ini menurutnya selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Di samping itu, dia kembali menjelaskan, RUU HPP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, menutup celah praktik-praktik erosi perpajakan hingga instrumen untuk mewujudkan keadilan.