- Dokumentasi Pertamina Hulu Mahakam.
VIVA – Satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau SKK Migas, memastikan bahwa mereka akan terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan migas di dalam negeri.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa), Nurwahidi menjelaskan, berdasarkan proyeksi pihaknya pada 2050 mendatang konsumsi minyak dalam negeri akan naik 139 persen dibandingkan konsumsi 2020.
"Sementara konsumsi gas diperkirakan juga akan melonjak lebih tinggi sebesar 298 persen," kata Nurwahidi dalam telekonferensi, Selasa 12 Oktober 2021.
Baca juga: Deretan Inovasi Konstruksi Tol Semarang-Demak Selain Bambu
Nurwahidi menambahkan, dasar dari keyakinan pihaknya bahwa kebutuhan migas dalam negeri dapat dipenuhi, adalah karena cadangan migas yang tersimpan di dalam perut bumi Indonesia masih begitu besar.
Dari 128 cekungan, dia memastikan bahwa ada sekitar 60 cekungan yang belum dilakukan pengeboran. Di mana dari cekungan itu, setidaknya ada cadangan (proven) sekitar 3,8 miliar barel minyak dan gas sebesar 77 triliun kaki kubik (TCF).
"Kita harus yakin bahwa kebutuhan minyak dan gas dalam negeri setidaknya bisa kita penuhi hingga 15 tahun ke depan," ujarnya.
Pengeboran minyak bumi
- http://www.oilman.com.au/
Walaupun jumlah cadangan migas masih sangat besar, namun Nurwahidi juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melupakan proses pembangunan penyediaan energi dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
Sebab, selain bahwa potensi pemanfaatan EBT sebagai sumber energi juga sangat besar, hal itu juga sekaligus sebagai upaya untuk mendukung program keberlanjutan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan.
Nurwahidi mengatakan, porsi EBT dalam proyeksi bauran energi nasional juga terus meningkat hingga 2050 mendatang. Meskipun, pada tahun lalu porsi EBT dalam pemenuhan energi nasional baru berkontribusi sebesar 13,4 persen.
Karenanya, pada 2030 porsi EBT juga diharapkan meningkat menjadi 25,6 persen, sehingga pada 2050 mendatang kontribusi EBT ditargetkan bisa menyumbang sekitar 31,2 persen.
"Kita juga mendorong agar transisi energi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan roadmap yang telah ditetapkan," ujarnya.
