- Dok. KLHK
VIVA – Usai dilakukan pemutakhiran peta sejak tahun 2013, pemerintah akhirnya dapat meluncurkan Peta Mangrove Nasional tahun 2021. Peluncuran dilakukan di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta pada Rabu kemarin.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan mengatakan pengelolaan mangrove perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan perencanaan yang baik, melalui strategi pengelolaan mangrove yang lebih baik ke depan.
Untuk itu, dia berharap usai diluncurkanya Peta Mangrove Nasional (PMN) ini pemeliharaan, rehabilitasi, konservasi, dan perawatan ekosistem mangrove bisa dipercepat agar target dapat tercapai.
“One map mangrove ini merupakan langkah tepat untuk terus maju bekerja merehabilitasi mangrove sesuai agenda Presiden. Kita Programkan untuk G20 juga,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Oktober 2021.
Baca juga: Jokowi Akan Boyong Pemimpin G20 Datang ke Lokasi Ini pada 2022
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam penyusunan peta tematik mangrove berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000.
Penyusunan PMN 2021 telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif, mulai dari koordinasi penyusunan juknis dan kunci interpretasi, Penyiapan citra satelit dan peta pendukung, Pra-pemrosesan, Interpretasi citra secara visual, pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan Penetapan Peta Mangrove Nasional.
Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, one map merupakan label dari one map policy di mana Kementerian LHK merupakan wali data one map dengan tematik mangrove.
“Peta itu jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar namun terdapat unsur politik di dalamnya ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi artinya ditentukan garis garisnya sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik,” ujar Siti.
Presiden Jokowi menanam mangrove
- Biro Pers Sekretariat Presiden
Ia menuturkan, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan, terdapat perubahan luasan yang cukup signifikan luas eksisting mangrove dari PMN 2013-2019 sebesar 3,311,245 Ha, dan hasil pemutakhiran PMN di tahun 2021 menjadi seluas 3.364.080 Ha.
Dengan kata lain, kata dia, terdapat kenaikan luasan mangrove eksisting seluas 52.835 Ha. Kenaikan ini menunjukkan indikasi positif dalam upaya konservasi ekosistem mangrove di Indonesia.
Upaya ini dilakukan oleh banyak pihak, baik Kementerian/Lembaga maupun kelompok masyarakat, terutama masyarakat pesisir secara swadaya. Kegiatan secara swadaya dalam rehabilitasi mangrove ini menunjukkan sudah mulai kesadaran tentang pentingnya keberadaan mangrove bagi lingkungan dan manfaat secara ekonomis.
Adapun, informasi baru yang tersedia dari hasil Pemutakhiran PMN tahun 2021 adalah luasan potensi habitat mangrove sebesar 756.183 Ha. Memperhatikan kerangka pemikiran yang dijelaskan pada bagian terdahulu dapat diketahui bahwa potensi habitat mangrove adalah bagian dari ekosistem mangrove yang secara karakteristik lahannya sesuai untuk habitat mangrove, namun kondisi saat ini tidak terdapat vegetasi mangrove.
Berbagai macam kondisi penutupan lahan ekosistem mangrove saat sekarang yang diindentifikasi dalam pemutakhiran PMN tahun 2021 ini adalah mangrove terabrasi, area terabrasi, lahan terbuka, tambak dan tanah timbul.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden PMN menjadi program nasional yang sangat penting termasuk juga dalam menghadapi G-20. Kalau kita lihat di lapangan sudah banyak pengalaman dari tahun 1990-an akhir dan tahun 2003, bagaimana mentransformasi dari tambak kemudian direhabilitasi menjadi ekosistem mangrove,” tegas Siti.
Country Dirctor World Bank, Satu Kahkonen mengapresiasi peluncuran one map policy mangrove dan kinerja pemerintah Indonesia dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
“One map merupakan satu agenda yang sangat penting langkah Indonesia dalam mengelola mangrove ke depan untuk berbagai program mangrove. Dalam tayangan dan penjelasan tampak bahwa KLHK telah mengerjakan banyak terkait mangrove. World Bank akan mendukung kerja-kerja yang sudah baik ini untuk percepatan dan untuk dukungan kepada issue global seperti ini,” ujar Satu.
Perlu diketahui, penyusunan PMN melibatkan banyak pihak, yaitu Kementerian LHK, KKP, BRGM, BIG, dan BRIN yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor SK.6/PDASHL/SET/DAS.1/2/2021 tentang Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove.
