OJK, BI dan Pemerintah Buat Kesepakatan Bersama Berantas Pinjol Ilegal

Pengungkapan Jaringan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal
Pengungkapan Jaringan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Wimboh Santoso meminta masyarakat lebih bijak memilih perusahaan jasa keuangan atau pinjaman online (pinjol) setelah banyak kasus terkuak ke publik.

Menurut Wimboh, saat ini, di lembaganya sudah ada 107 perusahaan pinjaman online atau financial technologi (Fintech) pier to pier landing  terdaftar. Maka dengan telitinya masyarakat memilih, kejadian penagihan utang tanpa etika atau syarat bunga tinggi bisa terhindar.

“Dan kami imbau kepada masyarakat kalau minta pinjaman pilih lah yang terdaftar di OJK. (Ada) di website ada 107,” kata Wimboh usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, hari ini, Jumat 15 Oktober 2021. 

OJK, kata Wimboh, pun terus mengawasi kegiatan perusahaan peminjam berbasis daring tersebut. Tidak hanya itu, pihaknya juga bersama Gubernur Bank Indonesia, Kapolri, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Koperasi UKM telah memiliki perjanjian bersama. Yang pada intinya, keputusan bersama itu bakal menindak tegas semua perusahaan ilegal pinjol.

Baca juga: Luas Panen Beras 2021 Turun Tapi Produksi Diproyeksi Naik, Kok Bisa?

“Surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal. Dan ini bekerja sama diantaranya harus ditutup platform-nya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun mau koperasi, mau payment, mau peer to peer (landing) semua sama,” kata Wimboh.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Photo :
  • Repro video Kemenkeu.