UU HPP Perluas Potensi Pajak, Bakal Dongkrak Penerimaan Negara

Ilustrasi pembayaran pajak.
Ilustrasi pembayaran pajak.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

VIVA – Sahnya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dinilai menjadi bagian dari proses reformasi struktural sistem perpajakan yang tepat. Karena diharapkan dapat mendorong sistem perpajakan ke arah yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. 

Dengan berlakunya uu itu diharapkan pendapatan negara dari sektor pajak diharapkan dapat ditingkatkan. Meski demikian ada beberapa hal yang masih harus disempurnakan, seperti adalah perluasan basis pajak khususnya di sejumlah sektor ekonomi, salah satunya pertambangan.

“Mudah mudahan dengan disahkannya HPP, pemerintah dapat menggenjot perpajakan di sektor tambang. Dengan adanya HPP kita harapkan Pemerintah segera mengejar perusahaan pertambangan yang selama ini belum membayar pajak,” papar Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Berly Martawardaya, di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Kamis, 21 Oktober 2021.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu juga mengatakan, Pemerintah RI juga bisa meniru Amerika Serikat dan Inggris yang memasukan gula dan minuman yang mengandung kadar gula tinggi serta bersoda sebagai salah satu objek pajak baru, atau yang wajib dikenai cukai.  

Potensinya besar, mengingat, sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi gula. Terlebih lagi sebagian besar rakyat Indonesia saat ini biaya perawatan kesehatan dan rumah sakitnya sudah menggunakan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Baca juga: Laba Bersih BTN Tumbuh 35,3% hingga Kuartal III-2021, Ini Pendorongnya

Artinya, biaya pengoabatan penyakit yang disebabkan oleh gula, perawatan dan pengobatan kesehatannya menggunakan BPJS yang ditanggung negara, bisa ditekan.