- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Serikat Karyawan Garuda mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka semua meminta Lembaga antirasuah mengusut dugaan penggelembungan dana pembelian pesawat di maskapai Garuda Indonesia.
"Pengadaan pesawat itu memang mulai dari 2006, ini dokumennya. Saya kira bisa ditelusuri siapa dirut dan komisaris pada saat itu," kata Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda, Tomy Tampati di kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 9 November 2021.
Tomy mengatakan pihaknya sudah sering melapor ke KPK soal dugaan penggelembungan pembelian pesawat itu. Namun, menurutnya laporannya tak pernah ditindaklanjuti oleh Lembaga Antikorupsi.
Baca juga: Peter Gontha Lapor KPK Soal Garuda, Arya Sinulingga Dukung Penuh
"Maka dari itu saya kira di media sudah tersebar pernyataan dari komisaris Garuda Indonesia yang menyatakan bahwa pengadaan pesawat itu ada indikasi Markup. Maka dari itu kami minta KPK melakukan pengusutan terhadap indikasi yang ada," kata Tomy.
Tomy menuturkan salah satu bukti yang pernah dilaporkan olehnya terkait penunjukkan konsultan untuk pengadaan pesawat secara langsung. Penunjukan langsung tersebut membuat negara mengeluarkan dana Rp800 miliar.
"Selain indikasi dalam pengadaan pesawat, sebagaimana disampaikan komisaris Garuda bahwa ada penunjukkan konsultan secara langsung nilainya Rp800 miliar. Kami harap KPK juga melakukan pengusutan," kata Tomy.
Pesawat Garuda Indonesia
- Dok. Garuda Indonesia
KPK diharap segera mengusut dugaan rasuah di tubuh PT Garuda Indonesia. Menurutnya borok perusahaan penyedia jasa penerbangan itu sudah sangat banyak.
"Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk KPK baik pengadaan pesawat, mesin pesawat yang pernah kami laporkan," kata Tomy.
Tomy siap dipanggil KPK untuk memberikan data lainnya. Serikat pekerja tidak mau Garuda Indonesia terus menerus menjadi buruk. Permainan amis di PT Garuda Indonesia ini juga diyakini sebagai salah satu penyebab pailit.
"Saya kira beban utang sekarang ini kan akibat dari pengadaan pesawat juga, kontribusi terbesar. Maka dari itu dikatakan ada korelasi jelas ada. Ini yang harus ditelusuri oleh KPK," imbuhnya.
