- VIVA/Dusep Malik
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, tidak ada ganti rugi lahan bagi korban banjir bandang di Kota Batu.
Alasannya para warga yang terdampak berada di bantaran sungai. Karena secara aturan memang tidak diperbolehkan tinggal di sana.
"Masyarakat sudah melepas tanahnya. Saya minta ke Wali Kota dan Kades setempat untuk menyampaikan ke masyarakat agar mau pindah. Tolong jangan tinggal di bantaran sungai, kita akan lebarkan (sungai). Tidak ada penggantian lahan, gak ada ganti rugi karena memang ini di bantaran sungai," kata Basuki, di lokasi, Kamis, 11 November 2021.
Basuki mengatakan, setelah menegaskan tidak ada ganti rugi. Warga disekitaran bantaran Sungai Sambong akan direlokasi di tanah kas desa yang akan disiapkan oleh Pemkot Batu. Lalu, mereka akan melakukan perbaikan pipa air minum, memperbaiki jembatan dan gorong-gorong.
Baca juga: Tak Lagi Pakai Dolar AS, Transaksi RI dengan Jepang Naik 10 Kali Lipat
"Jadi ada 3 hal itu, pembersihan, pelebaran alur sungai dan perbaikan pipa air minum dan jembatan. Saya kira tidak ada konektibitas yang terputus dan semua akan mulai dikerjakan sejak saat ini, kita akan kejar sebelum puncak hujan nanti," ujar Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
- Lucky Aditya/VIVA.
Basuki menyebut, bahwa banjir bandang yang terjadi karena proses alami. Dari pengamatannya di lokasi ada beberapa aliran sungai kecil yang sebenarnya bukan sungai. Karena mengalir hanya saat musim hujan tiba. Tetapi penyebab banjir bandang di anak sungai Brantas ini karena alirannya tersumbat oleh sedimentasi.
"Jadi ada beberapa ini tadi sebenarnya bukan sungai, tapi alur sungai yang kemudian tersumbat oleh sedimentasi, kayu dan sampah hutan dan longsoran dan menutup sungai. Jadi itu saya kira longsoran alami, jadi banjir seperti ini juga banyak terjadi di mana-mana, di Sumatra Utara, sudah jelas prototipe-nya," tuturnya
Basuki mengatakan, selain relokasi BNPB akan melakukan perbaikan rumah yang rusak sedang dan berat sesuai standar operasional prosedur (SOP). Tetapi paling diutamakan adalah relokasi.
Mereka akan berpacu dengan waktu sebelum puncak La Nina yang diprediksi terjadi pada Februari 2022 mendatang.
"Untuk relokasi baik rumah terdampak atau tidak akan kita bikinkan rumahnya, kita juga kerja sama dengan Wali Kota untuk perbaikan. Semua akan segera dilakukan mulai hari ini. Karena prediksi BMKG La Nina akan terus terjadi hingga Februari, ini masih awal, bukan puncaknya. Jadi harus segera disiapakan antisipasinya sedini mungkin," ungkapnya.
