VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya pemulihan ekonomi nasional setidaknya dapat ikut dipacu dengan mengoptimalkan potensi dari sektor ekonomi syariah dan industri halal di Tanah Air.
Karenanya, Sri Mulyani pun menilai bahwa pengembangan ekonomi syariah harus berjalan melalui sejumlah strategi, seperti misalnya melalui akselerasi ekonomi digital, penguatan rantai pasok (supply chain) halal, sampai ke aspek penguatan investasi pangan halal.
"Pada prakteknya, pemerintah bahkan telah menetapkan tiga kawasan industri sebagai pusat manufaktur produk-produk halal, agar Indonesia bisa memanfaatkan potensi industri halal tersebut," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Rabu 17 November 2021.
Baca juga: Menkeu Waspadai 'Luka' Jangka Panjang Akibat COVID-19
Sri Mulyani pun menyebut bahwa ketiga kawasan industri yang dijadikan sebagai pusat manufaktur produk-produk halal itu berada di wilayah Cikande (Banten), Sidoarjo (Jawa Timur), dan Bintan (Kepulauan Riau).
Menkeu menilai, pengembangan ekonomi syariah bukan hanya dapat mengoptimalkan konsumsi dalam negeri yang besar sehingga turut mampu menopang perekonomian nasional.
Namun, ekosistem industri halal menurutnya juga dapat ikut meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, sehingga berdampak positif pula pada meningkatnya aspek kesejahteraan masyarakat.
"Pengembangan ekonomi syariah sejalan dengan nilai Islam, yang berfokus dalam mencapai keadilan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Ilustrasi produk dan logo halal.
- Official MIHAS
Selain itu, Menkeu juga berharap bahwa ekonomi syariah akan mampu membantu perekonomian global pulih dari dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh negara-negara di dunia, khususnya negara-negara anggota G20, melalui berbagai langkah strategis yang telah mereka lakukan.
Misalnya seperti pada 2020, lanjut Sri Mulyani, di mana stimulus fiskal global untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan terhadap sektor bisnis, totalnya mencapai sekitar US$12 triliun.
Di sektor moneter, sampai saat ini telah banyak bank sentral yang telah mengimplementasikan kebijakan 'quantitative easing' hingga US$7,5 triliun, guna memulihkan perekonomiannya.
"Dalam upaya dunia menuju pemulihan, nyatanya memang ada kebutuhan darurat untuk menilik risiko dari luka akibat pandemi COVID-19 itu. Di mana harus dipastikan bahwa semua negara bisa pulih bersama, dan bangkit lebih tangguh dengan mengidentifikasi isu-isu kesenjangan," ujarnya.
