Protes Formula Kenaikan UMP, Serikat Buruh: Setop Politik Upah Murah

Demo buruh di Kawasan Patung Kuda Jakarta (Foto ilustrasi)
Demo buruh di Kawasan Patung Kuda Jakarta (Foto ilustrasi)
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik 1,09 persen. Sejumlah Pemerintah Provinsi pun telah mengumumkan kebijakan masing-masing terkait besaran kenaikan UMP.

Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) menyatakan, alih-alih mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang efektif, pemerintah justru secara simultan mengesahkan regulasi bermasalah di tengah kondisi rakyat yang terkorbankan baik secara medis, sosial, ekonomi, maupun politik akibat COVID-19.

Ketua Umum FSBPI, Dian Septi Trisnanti menjelaskan, salah satu regulasi bermasalah dalam pandangan FSBPI adalah regulasi mengenai pengupahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, beserta PP 36/2021 sebagai turunannya.

"Formula yang diatur dalam regulasi (PP 36/2021) tersebut secara pasti telah menggerus upah buruh," kata Dian kepada VIVA, Senin 22 November 2021.

Ilustrasi buruh saat aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Ilustrasi buruh saat aksi demo tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Photo :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Dian menjelaskan, besaran UMP DKI Jakarta 2021 bila mengacu pada rumus baru itu, naik dari Rp4,27 juta menjadi Rp4,36 juta. Sementara bila memakai rumus lama, UMP DKI 2021 harusnya bisa naik menjadi 4,6 juta. Artinya, lanjut Dian, prosentase kenaikan upah dengan formula baru menjadi lebih rendah, dan terbukti dari kenaikan UMP DKI 2022 yang hanya naik 1,09 persen.

Sementara, DI Yogyakarta, yang merupakan daerah dengan UMP terendah, bila memakai rumus lama UMP 2021 mereka seharusnya naik dari Rp1,57 juta menjadi Rp1,71 juta. Namun, dengan rumus baru, kenaikan UMP DIY 2021 hanya menjadi Rp1,67 juta.