APBD Baru Terserap 59,62 Persen, Menkeu Dorong Segera Optimalkan
- ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr.
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per akhir Oktober 2021, yang baru mencapai 59,62 persen atau Rp730,13 triliun dari pagu sebesar Rp1.224,73 triliun.
Dia pun merinci bahwa realisasi APBD banyak digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp297,37 triliun (24,3 persen), belanja barang dan jasa Rp198,3 triliun (16,2 persen), belanja modal Rp67,64 triliun (5,5 persen), serta belanja lainnya Rp166,82 triliun (13,6 persen).
"Sementara serapan terbesar untuk belanja pendidikan adalah pada belanja pegawai untuk gaji guru dan tenaga pendidik," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi, Selasa 23 November 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
- (ANTARA/HO-Humas Kemenkeu/pri.)
Karenanya, demi mengingat bahwa waktu tersisa di 2021 hanya sekitar satu bulan lebih sedikit, maka Menkeu pun mendorong agar penyerapan APBD bisa disegerakan dan dioptimalkan sebelum tutup tahun anggaran belanja yakni pada 24 Desember 2021 mendatang.
"Jadi memang di waktu kita yang tinggal satu bulan ini, harus diupayakan untuk mencapai realisasi anggaran tersebut," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, dalam upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, dorongan kebijakan APBN antara pusat dan daerah ke depannya juga harus lebih disinkronisasi lagi.
Karena menurutnya, kondisi yang tengah terjadi saat ini justru adalah sebaliknya, di mana efektivitas dorongan kebijakan APBN antara pusat dan daerah belum sinkron.
"Pusatnya mendorong, tapi si daerahnya justru berhenti atau dalam hal ini meredam. Ini tentu dampaknya juga akan ke aspek perekonomian sehingga menjadi kurang optimal," ujarnya.
