Respons Putusan MK, Airlangga: Pemerintah Akan Perbaiki UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemenko Ekonomi.

VIVA – Pemerintah memastikan akan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang meminta adanya perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan.

Sebagaimana diketahui, MK pada hari ini telah membacakan amar putusan dengan menilai bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak diperbaiki.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, respons perbaikan UU Cipta Kerja ini akan dilakukan pemerintah dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah diputuskan MK.

"Pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan UU dengan sebaik-baiknya," tegas dia saat konferensi pers, Kamis, 25 November 2021.

Peringatan Mayday 2021, Hari Buruh
Photo :
  • VIVA/M Ali Wafa

Peringatan Mayday 2021, Hari Buruh

Baca juga: Tolak Gugatan Buruh, MK Minta UU Cipta Kerja Diperbaiki Dalam 2 Tahun

Meski harus dilakukan perbaikan, Airlangga menekankan, sesuai dengan putusan MK, UU Cipta Kerja yang digugat oleh Serikat Buruh ini tetap berlaku sampai dengan para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR memperbaiki.