Sukuk Banyak Biayai Proyek Prioritas, Kemenkeu Pantau Ketat

Wamenkeu Suahasil Nazara.
Sumber :
  • Kementerian Keuangan.

VIVA – Jajaran petinggi Kementerian Keuangan melakukan kunjungan kerja di Bali pada pekan ini. Hal itu dilakukan guna melakukan inspeksi beberapa proyek yang dibiayai oleh Surat Berharga Negara berbasis Syariah (SBSN). 

BSD dan PIK 2 Masuk Daftar PSN, Ini Penjelasan Lengkap Pemerintah

Salah satu proyek yang didatangi adalah pembangunan bendungan Tukad Mati, Badung, Balu. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memimpin inspeksi tersebut pada Kamis, 25 Maret 2021.

"Pembangunan prasarana bendungan pengendali banjir Tukad Mati ini merupakan salah satu contoh nyata SBSN proyek di Bali yang dilaksanakan oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR," kata Suahasil Nazara, dikutip dari keterangannya, Jumat, 26 November 2021.

Beda dengan Daerah Lain, Driver Ojol di Bali Mesti Wajib Bisa Bahasa Asing

Suahasil menjabarkan, pembangunan bendungan Tukad Mati ini dibiayai melalui SBSN secara Kontrak Tahun Jamak (MYC). Yang dimulai 2017 hingga 2019, dengan total alokasi SBSN yang digunakan sebesar Rp319 miliar.

Selain Suahasil, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman beserta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan juga melakukan inspeksi pembangunan 10 titik jalan tembus Singaraja – Mengwitani. Kemudian ada pula soft launching pembangunan gedung Lab Kesehatan Terintegrasi, Universitas Ganesha Singaraja hari ini.

Diduga Sakit Jiwa, Bule Amerika di Bali Nekat Culik Bocil Perempuan

Selanjutnya, Pembangunan Jalan Baru Bts Kota Megwitani-Singaraja dibiayai melalui SBSN MYC senilai Rp308,15 miliar. Jalan itu dibangun untuk mengurangi waktu tempuh dari kota Denpasar (PKN) menuju kota Singaraja (PKW), dan memperbaiki geometrik titik blackspot pada ruas jalan Mengwitani Singaraja.

Sementara itu untuk pembangunan gedung Lab Kesehatan Terintegrasi di Universitas Ganesha, Pembiayaannya dilakukan secara Single Year Contract (SYC) 2021 dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp99,94 miliar. 

"Pembangunan Laboratorium Terintegrasi Universitas Pendidikan Ganesha ini merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah. Untuk pembangunan Sumber Daya Manusia melalui sektor pendidikan," ujarnya.

Dia menjabarkan, alokasi sukuk proyek untuk provinsi Bali telah dimulai sejak 2016 dari awalnya sebesar Rp1,68 triliun, dan trennya terus meningkat. Pada 2021 ini tercatat sebesar Rp362,16 miliar, kemudian akan meningkat hingga Rp409,8 miliar pada 2022. 

Gedung Kemenkeu / Kementerian Keuangan RI

Photo :
  • vivanews/Andry Daud

Menurutnya, sebagian besar alokasi sukuk proyek di provinsi Bali ditujukan untuk proyek prioritas oleh Kementerian PUPR. Dengan rincian 43,34 persen di sektor transportasi, jalan, dan jembatan pada Ditjen Bina Marga PUPR. 

Kemudian 42,31 persen di sektor sumber daya air pada Ditjen Sumber Daya Air PUPR. Dan sisanya di sektor pendidikan, dan selebihnya di sektor hankam dan sosial.

Seperti diketahui, pembiayaan proyek melalui SBSN merupakan sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Tujuannya untuk membiayai proyek-proyek atau kegiatan prioritas dengan menggunakan dana yang bersumber dari pasar keuangan melalui instrumen SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sejak 2008.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya