Ombudsman Catat 5 Potensi Maladministrasi Program Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi.
Pupuk bersubsidi.
Sumber :

VIVA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, berdasarkan serangkaian penelusuran yang dilakukan, pihaknya mencatat adanya lima potensi maladministrasi yang terjadi pada program pupuk bersubsidi.

Hal itu diutarakannya dalam paparan hasil kajian sistemik yang dilakukan oleh Ombudsman RI, terkait soal 'Pencegahan Maladministrasi dalam Tata Kelola Pupuk Bersubsidi'.

Potensi maladministrasi pertama menurut Yeka adalah soal penentuan kriteria dan syarat petani penerima pupuk bersubsidi. Yang saat ini tidak diturunkan dari rujukan Undang-undang yang mengatur secara langsung mengenai program pupuk bersubsidi tersebut.

"Yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dan Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, serta Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik," kata Yela dalam telekonferensi, dikutip Rabu, 1 Desember 2021.

Baca juga: Gubernur Anies Hadiri Reuni Alumni 212? Ini Kata Wagub Riza

Potensi maladministrasi kedua adalah soal pendataan petani penerima pupuk bersubsidi yang dilakukan setiap tahun dengan proses yang lama. Sehingga berujung dengan ketidakakuratan pendataan. 

"Hal ini berdampak pada buruknya perencanaan dan kisruhnya penyaluran pupuk bersubsidi," ujarnya.