- DPR
VIVA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno, merespons isu yang belakangan mencuat yakni agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipecat dari jabatannya. Sebelumnya pernyataan itu datang dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Fadel Muhammad.
Menurut Pratikno, urusan gonta-ganti menteri ada di tangan Presiden Joko Widodo. Sebab, hal tersebut adalah hak prerogratif kepala negara.
“Kalau itu kan urusannya Presiden mengenai pengangkatan dan seterusnya, pergantian menteri," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Hal itu diungkapkan karena bendahara negara itu kerap absen mengikuti rapat dan pernah berjanji menambah anggaran di lembaga tinggi negara tersebut.
Fadel Muhammad, Terpilih Menjadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD
- VIVA/M Ali Wafa
Fadel mengatakan, desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani bukan merupakan usulan pribadinya. Keinginan itu muncul setelah rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid offline maupun online.
Para pimpinan MPR merasa kecewa.
"Kita dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kita minta Presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuman 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun. Presiden dan Mensesneg, saya ini wakil ketua MPR bidang anggaran, dengan bapak Bambang bicara dengan Mensesneg, bilang ke menteri keuangan tetapi dia acuhkan," ujar Fadel.
Menurut Fadel, Pimpinan MPR sudah mengundang Sri Mulyani dan sudah atur waktu pelaksanaan rapat. Namun secara tiba-tiba Sri Mulyani membatalkan. "Dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," kata Fadel
Senada dengan Fadel, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga mengungkapkan kekecewaannya kepada menteri yang akrab disapa Ani tersebut. Menurut Bamsoet, Sri Mulyani tidak menghargai MPR karena ketidakhardirannya saat diundang rapat bersama.
“Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," ujar politisi Partai Golkar ini.
