Jokowi Minta Kadin Detailkan Potensi Ekonomi Kebijakan Permerintah
- Biro Pers Kepresidenan
VIVA – Presiden Joko Widodo meminta dukungan Kamar Dagang dan industri (Kadin) Indonesia untuk mendetailkan kebijakan-kebijakan Pemerintah saat ini. Khususnya yang akan menjadi fokus Indonesia pada presidensi G20 yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021.
Hal itu ditegaskan Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, hari ini, Jumat, 3 Desember 2021.
"Nanti kita akan fokuskan di G20 ini adalah satu, urusan arsitektur kesehatan global, yang kedua mengenai transisi energi menuju energi yang hijau dan berkelanjutan, kemudian yang ketiga mengenai digitalisasi," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, saat ini ekonomi dunia mulai bergerak ke arah ekonomi hijau. Karena itu, Indonesia harus segera menyesuaikan diri sehingga tidak hanya menjadi pasar energi terbarukan.
"Kalau misalnya nanti suatu titik entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, Eropa misalnya hanya menerima produk-produk hijau yang dihasilkan dari renewable energy dan kita belum siap, bagaimana kita mau mengekspor barang-barang kita? Begitu mereka mulai, negara lain pasti juga akan memulai," ungkapnya.
Presiden Jokowi saat menghadiri Rapimnas Kadin 2021.
- Istimewa
"Oleh sebab itu, secepatnya kita harus mulai menggeser arah ekonomi kita sesuai dengan yang tadi akan kita bicarakan di G20," tambahnya.
Indonesia ungkap Jokowi, memiliki kekuatan besar untuk mendorong transisi energi saat ini. Yaitu, berupa sumber daya alam yang melimpah yang bisa untuk menghasilkan energi hijau.
Dia mencontohkan, potensi hidro misalnya yang berasal dari 4.400 sungai yang dimiliki Indonesia. Sumber daya alam itu berpotensi menghasilkan listrik 24.000 megawatt. Seperti Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang bisa menghasilkan antara 11.000 dan 13.000 megawatt.
"Geothermal belum diapa-apakan. Kekuatan kita 29.000 yang baru sekarang ini baru terpakai kira-kira 2.000, 10 persen belum ada. Inilah saya kira kesempatan-kesempatan yang kita miliki sehingga dalam rangka kompetisi bersaing dengan negara-negara lain kita memiliki kekuatan-kekuatan itu yang lama tidak kita sadari," ujarnya.
Atas Dasar itu Jokowi pun meminta Kadin dalam Rapimnas yang digelar mendetailkan lagi potensi-potensi tersebut. Terutama yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, reformasi struktural, dan pendampingan UMKM, serta transformasi ekonomi.
"Tadi saya sampaikan juga mendetailkan lagi transformasi ekonomi kita menuju tadi green economy, green energy, green tourism, blue economy detailnya seperti apa menurut para pelaku. Yang dibutuhkan apa menurut pelaku, dan keinginan-keinginannya seperti apa sehingga akan ketemu nanti," ungkapnya.
"Ini ada kebijakan, ini ada implementasi pelaksanaan. Kalau dipertemukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar," katanya.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid memastikan potensi itu akan dimaksimalkan dunia usaha. Kolaborasi dengan Pemerintah pun akan digenjot.
Menurut dia, Kadin juga mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Dan, menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dalam memajukan ekonomi nasional.
"Kami siap mendukung langkah pemerintah memajukan ekonomi daerah dan nasional, terutama soal revisi UU Cipta Kerja, kunci menumbuhkan investasi, membuka lapangan pekerjaan dan menghilangkan kemiskinan," ujar Arsjad.
Turut hadir dalam acara Rapimnas Kadin tersebut, antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Selain itu, hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Gubernur Bali Wayan Koster. (Ant)
