KSPI Surati ILO hingga ITUC, Curhat Pemerintah RI Tak Taati Putusan MK

Presiden KSPI, Said Iqbal
Presiden KSPI, Said Iqbal
Sumber :
  • VIVA/Syaefullah

"Menurut pemahaman kami setelah berkomunikasi dan berdiskusi dengan ahli hukum tata negara tersebut adalah amar putusan MK nomor 4 tetap berlaku tapi nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu adalah persyaratannya, yaitu 2 tahun tadi harus diperbaiki prosedurnya, dan pada amar keputusan nomor 7 menyatakan menangguhkan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru," paparnya.

Oleh sebab itu, Said menekankan, KSPI, serikat buruh lainnya, dan Partai Buruh menilai UU Cipta Kerja sudah tidak boleh digunakan atau ditangguhkan atau ditunda. Hingga dipenuhinya syarat yang disebut dengan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

"Artinya cacat formil berarti prosedur undang-undang tersebut sudah cacat dan Undang-undang Cipta kerja secara bersyarat dinyatakan tidak berlaku lagi, materiilnya atau isi pasal-pasal," tutur Said.