- Siaran Pers Kadin
VIVA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penerapan transformasi kesehatan nasional harus dipercepat. Hal itu diutarakan Menkes Budi dalam forum Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 2021 yang digelar di kawasan Nusa Dua, Bali.
Budi menjelaskan, hal itu sebagaimana yang terkandung di dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan serta aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
Oleh sebab itu, Budi pun berharap jika hal tersebut dapat menjadi momentum bagi industri kesehatan dalam negeri, untuk bisa lebih agresif membangun kapasitas untuk memproduksi alat kesehatan di dalam negeri.
"Besarnya potensi industri kesehatan dan farmasi di Indonesia sangat disayangkan jika diabaikan oleh pemangku kepentingan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Desember 2021.
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin.
- VIVA.co.id/ Willibrodus
Dia menambahkan, potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dengan membangun kapasitas manufaktur, atau pabrik-pabrik bagi industri kesehatan dan farmasi. Karena itu, dia pun mendorong agar Kadin Indonesia bisa turut berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut.
"Saran saya, Kadin Indonesia harus mendorong adanya investasi di sektor ini," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, masalah kesehatan dan industrinya merupakan salah satu tema prioritas yang dibahas Kadin Indonesia dalam Rapimnas Kadin Indonesia kali ini. Hal itu seiring dengan pembahasan di tema lain seperti tema pemberdayaan ekonomi daerah, kewirausahaan, dan pembangunan kapasitas serta peta jalan menuju Net Zero.
Arsjad menambahkan, Kadin Indonesia memiliki 17 program, yang dalam Rapimnas 2021 ini ada empat forum yang telah dipilih sebagai tema skala prioritas. Hal itu, menurut Arsjad, karena pembahasan-pembahasannya sangat penting dan mendesak, untuk didetailkan dalam program konkret sesuai situasi ekonomi nasional dan global.
"Nantinya kami juga akan memberikan rekomendasi terkait tema-tema tersebut, untuk jadi masukan bagi kebijakan pemerintah," ujar Arsjad.
