Pengembangan EBT Disebut Bisa Sediakan 23 Juta Lapangan Pekerjaan
- U-Report
VIVA – Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti mengungkapkan, pengunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) diyakini akan menciptakan puluhan juta lapangan pekerjaan di Indonesia. Selain mengakselerasi target Net Zero emisi yang telah ditapkan Pemerintah.
Dia mengatakan, target tersebut ditetapkan terwujud pada 2060. Hal tersebut sebagaimana hasil pertemuan KTT Perubahan Iklim COP 26 yang dihelat di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.
“Sebetulnya kita mempunyai potensi mengurangi emisi sebesar 43 persen pada 2030. Kita juga bisa menghasilkan 23 juta pekerjaan lebih hijau dan lebih baik,” ungkapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Indonesia Menuju Net Zero Emission 2060', dikutip Kamis, 9 Desember 2021.
Roro pun mengungkapkan penggunaan EBT juga bisa menyelamatkan sebanyak 40 ribu jiwa per tahun. Generasi penerus bangsa pun lebih terjaga karena polusi udara dan air berkurang.
“Polusi pengaruhi kualitas SDM di Indonesia, bisa menghambat produktivitas negara dan akan sulit capai Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Namun dia mengungkapkan, komitmen itu harus direalisasikan sedikit demi sedikit ataupun melalui transisi. Sehingga perubahan tersebut akan membawa multiplier effect yang positif.
Ilustrasi energi terbarukan.
- Inhabitat
“Perubahan dibutuhkan political will, kemauan dari policy maker. Kami sudah merancang paling optimal harus seperti apa dan sepakat mendorong energi transisi di Indonesia,” katanya.
Karena itu, Roro mengatakan, Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) di DPR RI harus didorong dan direalisasikan. Sebagai pijakan dalam upaya mengurangi emisi karbon.
"Ini akan didorong dan PR bersama untuk mengawal. Harus bersatu lintas fraksi, tak lagi lihat warna, tapi bagaimana bisa gotong royong untuk realisasi kebijakan untuk Bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengurus DPP Pandawa Nusantara, Mamit Setiawan, sepakat dengan Roro terkait penggunaan EBT tersebut. Namun, diingatkan saat ini harga EBT masih sangat tinggi dibanding energi fosil.
“Pilihannya ada dua, harga dinaikkan atau pemerintah beri subsidi karena energi ini harganya masih tinggi,” ujarnya.
Kendati demikian, Mamit pun mendukung penggunaan EBT ke depannya. Salah satu yang harus didorong realisasi pembahasan RUU EBTKE di DPR RI. Karena dengan adanya UU EBT ini maka kepastian hukum ada, investasi tumbuh.
"Tidak mungkin PLN, Pertamina jalan sendiri tanpa investasi karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dengan adanya UU EBT, maka investasi, nilai beli, bisa terangkum di sana,” ungkapnya.
