Menperin Minta Sri Mulyani Hapus PPnBM Mobil Rakyat, Ini Kriterianya
- ANTARA/Sella Panduarsa Gareta.
VIVA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mengajukan kepada Menteri Keuangan sri Mulyani Indrawati terkait penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) industri otomotif. Khusus untuk produk mobil rakyat.
Agus menegaskan, industri otomotif merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Karena itu laju pertumbuhannya haru didorong secara maksimal oleh Pemerintah.
Daihatsu All New Xenia.
- Dok: ADM
"Mobil rakyat itu yang harganya Rp240 juta. Itu bukan merupakan barang mewah, jadi kami sudah mengajukan penghapusan PPnBM untuk mobil rakyat itu," kata Menperin saat menggelar konferensi pers akhir tahun di Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021.
Agus menjabarkan, selain harga jual di kisaran Rp240 juta, Kemenperin mendefinisikan mobil rakyat sebagai mobil dengan kapasitas mesin maksimal 1.500 cc. Serta, memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 80 persen.
"TKDN 80 persen itu bisa dikatakan bahwa itu mobil Indonesia," ujar Agus.
Selain itu, Menperin juga telah mengajukan insentif yang berbasis emisi karbon. Di mana semakin kecil kendaraan menghasilkan emisi karbon, maka akan semakin kecil pula pengenaan pajaknya.
"Jadi, ini kami ajukan juga kepada Menkeu untuk dapat ditindaklanjuti," ujar Agus.
Sedangkan, terkait diskon PPnBM untuk industri otomotif yang akan berakhir pada akhir 2021, Agusbelum memastikan apakah kebijakan tersebut akan berlanjut atau tidak. (Ant)
