- Tangkapan layar
VIVA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menjabarkan, ada lima hal yang menjadi arah kebijakan fiskal 2022.
Pertama, akselerasi penanganan COVID-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery dengan kesuksesan program vaksinasi. Lau, protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan obat-obatan.
“Kesehatan tetap menjadi kolom pertama. Kita tahu itu adalah necessary condition,” kata Febrio dalam Taklimat Media Tanya BKF secara daring, Rabu, 12 Januari 2022.
Kedua, lanjut dia, menjaga resiliensi, survival, dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM.
Menurut Febrio, hal ini dilakukan dengan pemberian Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, dan insentif dunia usaha.
Selanjutnya ketiga, kata dia, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing dan kapasitas produksi. Melalui, SDM unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi struktural.
Keempat, reformasi fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, spending yang lebih baik, dan inovasi pembiayaan.
“Kita perbaiki belanja kita, kita perbaiki perpajakan kita dengan undang-undang. Lalu kita perbaiki juga pembiayaan kita,” kata Febrio.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu.
- Tangkapan layar Zoom Meeting
Kelima, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai pondasi konsolidasi fiskal pada 2023. Dengan optimalisasi reformasi struktural, keberhasilan reformasi fiskal, dan menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian/Lembaga.
“Arahnya nanti menuju bukan hanya kita akan semakin kredibel menuju konsolidasi fiskal 3 persen atau kurang tapi kita juga ingin recovery itu berkualitas,” ujarnya.
Febrio menambahkan, memasuki meski awal 2022 ini masih menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian. Namun, Pemerintah diklaimnya tetap mengupayakan konsolidasi menuju target disiplin fiskal sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 melalui arah kebijakan fiskal 2022 pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
