- ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berencana memasukkan anggaran tahap awal pembangunan Ibu Kota Baru ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di APBN 2022. Rencana ini ditolak oleh pihak Komisi XI DPR RI.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengingatkan hal tersebut melanggar Perppu Nomor 1 Tahun 2019 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Pasal 11.
“Sangat jelas bahwa program PEN itu dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor rill, sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi, saya ingatkan Ibu jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang undangan yang sudah kita buat,” jelas Marwan pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 19 Januari 2022.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.
Menurut Marwan, Ibu Kota Negara (IKN) merupakan sesuatu yang baru, dan tidak berdampak terhadap apapun. Marwan juga menegaskan agar Sri Mulyani beserta anggota Komisi 11 untuk tidak melanggar UU yang ada.
Sementara itu, Sri Mulyani yang menghadiri rapat tersebut langsung memberi tanggapan terkait rencana penggunaan anggaran PEN untuk IKN.
“Kita juga akan lihat di UUD APBN juga, sebagai salah satu alokasi. Kalau kita akan melakukan beberapa realokasi seperti refocusing pasti ada alasannya, dan ada dasarnya. Tapi kita bisa saja melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah,’ ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani Jadikan Pos Anggaran PUPR untuk Opsi
Kemudian, menurut Sri Mulyani apabila PEN tidak bisa digunakan untuk IKN. Maka pembangunan IKN akan menggunakan pos yang tersedia di Kementerian PUPR. Adapun alokasi anggaran yang ada pada Kementerian PUPR sebesar Rp110 triliun.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, anggaran tahap awal pembangunan Ibu Kota baru bisa dikategorikan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Artinya, untuk tahun 2022, anggaran pembangunan IKN masuk dalam program PEN.
Ia mengatakan, Kemenkeu memahami bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi penanganan COVID-19 dan sedang dalam rangka pemulihan ekonomi.
"Dua hal ini akan tetap menjadi yang utama, namun di dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota baru terutama untuk momentum awalnya bisa dikategorikan sebagai proses untuk sekaligus pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 18 Januari 2022.
Sri mengatakan, pihaknya akan mendesain anggaran 2022. Menurutnya, anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 sebesar Rp450 triliun belum seluruhnya dianggarkan secara terspesifikasi.
"Seperti yang diketahui untuk tahun 2022, paket untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp450 triliun masih belum di-specify seluruhnya. Jadi ini nanti mungkin bisa dimasukkan bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus membangun momentum pembangunan Ibu Kota Negara baru," papar Sri Mulyani.
