Menkeu Pakai Dana PEN untuk Ibu Kota Baru, DPR: Jangan Langgar UU

Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat di DPR. (foto ilustrasi)
Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat di DPR. (foto ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berencana memasukkan anggaran tahap awal pembangunan Ibu Kota Baru ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di APBN 2022. Rencana ini ditolak oleh pihak Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengingatkan hal tersebut melanggar Perppu Nomor 1 Tahun 2019 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Pasal 11.

“Sangat jelas bahwa program PEN itu dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor rill, sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Jadi, saya ingatkan Ibu jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang undangan yang sudah kita buat,” jelas Marwan pada rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 19 Januari 2022.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan.

Photo :

Menurut Marwan, Ibu Kota Negara (IKN) merupakan sesuatu yang baru, dan tidak berdampak terhadap apapun. Marwan juga menegaskan agar Sri Mulyani beserta anggota Komisi 11 untuk tidak melanggar UU yang ada.

Sementara itu, Sri Mulyani yang menghadiri rapat tersebut langsung memberi tanggapan terkait rencana penggunaan anggaran PEN untuk IKN.  

“Kita juga akan lihat di UUD APBN juga, sebagai salah satu alokasi. Kalau kita akan melakukan beberapa realokasi seperti refocusing pasti ada alasannya, dan ada dasarnya. Tapi kita bisa saja melihat dari sisi landasan hukum yang dianggap harusnya konsisten, saya juga tidak ada masalah,’ ujar Sri Mulyani.