Usai IKN Pindah, DPRD DKI Usul Aset Pusat Dikelola Jakarta

Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)
Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)
Sumber :
  • instagram.com/love_gbk

VIVA – Usai Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan DPR RI, publik bertanya-tanya terkait status Jakarta ke depan. Selain itu, sejumlah aset pemerintah pusat juga dipertanyakan publik akan menjadi apa kedepannya.

Untuk itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengusulkan aset milik pemerintah pusat dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah IKN dipindah ke Kalimantan Timur.

“Kalau itu (aset) bisa diserahkan kepada DKI kemudian dikelola DKI, menjadi magnet dan menambah pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” kata Suhaimi dalam diskusi publik soal dampak pemindahan IKN, dikutip Antara, Senin 24 Januari 2022.

Baca juga: Kunjungi Sumsel, Jokowi Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara

Ia memperkirakan aset pemerintah pusat di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun diharapkan dapat dikelola oleh DKI sehingga menambah pundi-pundi pendapatan di tengah kekhawatiran menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) DKI jika IKN sudah dipindahkan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan sejumlah aset pemerintah pusat yang bisa dikelola DKI Jakarta. Misalnya, Gelora Bung Karno (GBK) dan gedung lainnya.

“Luar biasa itu, pasti menjadi daya tarik tersendiri bila diserahkan kepada DKI dan dikelola untuk menambah PAD DKI Jakarta,” katanya.