- instagram.com/love_gbk
VIVA – Usai Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan DPR RI, publik bertanya-tanya terkait status Jakarta ke depan. Selain itu, sejumlah aset pemerintah pusat juga dipertanyakan publik akan menjadi apa kedepannya.
Untuk itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengusulkan aset milik pemerintah pusat dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah IKN dipindah ke Kalimantan Timur.
“Kalau itu (aset) bisa diserahkan kepada DKI kemudian dikelola DKI, menjadi magnet dan menambah pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” kata Suhaimi dalam diskusi publik soal dampak pemindahan IKN, dikutip Antara, Senin 24 Januari 2022.
Ia memperkirakan aset pemerintah pusat di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun diharapkan dapat dikelola oleh DKI sehingga menambah pundi-pundi pendapatan di tengah kekhawatiran menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) DKI jika IKN sudah dipindahkan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan sejumlah aset pemerintah pusat yang bisa dikelola DKI Jakarta. Misalnya, Gelora Bung Karno (GBK) dan gedung lainnya.
“Luar biasa itu, pasti menjadi daya tarik tersendiri bila diserahkan kepada DKI dan dikelola untuk menambah PAD DKI Jakarta,” katanya.
Ia mengharapkan meski ibu kota dipindahkan, pemerintah pusat tidak lepas tangan dengan nasib Jakarta namun ada kebijakan khusus untuk tetap memperkuat DKI.
Rencana pembangunan ibu kota baru
- vstory
“Tidak sekedar memindahkan ibu kota kemudian DKI menjadi mantan dan merana, itu menyedihkan kalau demikian keadaannya, harus ada kebijakan yang terus memperkuat DKI Jakarta,” katanya.
Meski begitu, pemindahan IKN tidak menjadi beban soal kesejahteraan masyarakat baik di DKI Jakarta dan di Kalimantan Timur.
“Saya lebih khawatir kalau menjadi beban besar, DKI ditinggalkan menjadi melemah, sementara di Kalimantan di ibu kota baru juga tidak muncul kekuatan ekonomi seperti yang diharapkan,” katanya. (Ant)
