- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA – Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2021 mencapai 97,19 persen atau sebesar Rp33,29 triliun dari total pagu anggaran Rp34,25 Triliun. Komisi V DPR RI mengapresiasi hal tersebut.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan, capaian ini tercatat meningkat dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai sebesar 95,59 persen dan tahun 2019 yang hanya sebesar 92 persen.
"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan jajaran Komisi V DPR RI sehingga seluruh kegiatan tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik di tengah pandemi," kata budi dikutip dari laman Instagram-nya, Kamis 27 Januari 2022.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Budi menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, pemerintah berkomitmen untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi, meski di tengah pandemi COVID-19.
Dian juga memastikan bahwa Kemenhub akan terus melakukan evaluasi, terkait apa yang dikerjakan benar-benar dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Dalam rangka memastikan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik," ujar Budi.
Dengan semakin terbatasnya ruang fiskal untuk pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi di tahun 2022, Kemenhub berupaya melakukan cara-cara baru agar kebutuhan infrastruktur transportasi tetap dapat dipenuhi tanpa membebani APBN yang terbatas.
Antara lain melalui skema pendanaan kreatif dengan terus mendorong optimalisasi PNBP dan Badan Layanan Umum, dan pemanfaatan Aset/Barang Milik Negara (BMN) melalui pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI).
"Serta pelibatan swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)," ujarnya.
Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, juga meminta kepada Kemenhub untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana transporasi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, Kemenhub juga diminta menambah kuantitas perlengkapan jalan, dan meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap Angkutan Barang yang Over Dimension dan Over Load (ODOL).
"Serta menambah program padat karya di sektor transportasi," ujarnya.
