- Tangkapan layar Zoom Meeting
VIVA – Kesempatan bagi Indonesia dalam upaya pengembangan sejumlah hal terkait kepentingan bangsa melalui Presidensi G20 tahun ini, difokuskan pada tiga poin sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, tiga poin yang menjadi prioritas Indonesia sesuai arahan Presiden Jokowi antara lain yakni terkait arsitektur kesehatan, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi.
"Kita punya panggilan konstitusi untuk mengedepankan kepentingan negara, serta kepentingan semua negara berkembang," kata Febrio dalam sosialisasi Presidensi G20, Jakarta, Kamis 3 Februari 2022.
Febrio merinci, untuk sektor arsitektur kesehatan, fokusnya berkaitan dengan persiapan dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19, dimana Indonesia harus mengambil peran untuk membangun satu forum persiapan dalam menghadapi pandemi secara global.
"Dalam konteks pandemi, WHO itu enggak punya pengalaman. Makanya kita ingin bangun global prepareness for pandemic, termasuk soal produksi dan distribusi vaksin," ujarnya.
Dia menegaskan, pemerataan akses vaksin di Tanah Air serta keterbatasan penanganan pandemi COVID-19 di negara-negara berkembang lainnya, harus menjadi perhatian bersama guna menciptakan imunitas secara global.
Sebab, meskipun pelaksanaan vaksin dosis kedua di Indonesia sudah mencapai sekitar 48 persen, namun masih ada negara-negara lain seperti di wilayah Afrika, yang rata-rata progres vaksinasinya masih di bawah 10 persen.
"Di sisi lain, koneksinya adalah global prepareness for pandemic tadi," kata Febrio.
Presiden Joko Widodo di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2020
- Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Selanjutnya, pada topik pembahasan transformasi ekonomi digital, Indonesia termasuk negara yang memiliki potensi ekonomi digital yang baik. Karenanya, melalui Presidensi G20 tahun ini, diharapkan akan semakin banyak investasi yang masuk guna mengembangkan infrastruktur digital di Tanah Air.
"Kita ingin pastikan teknologi ekonomi digital ini mendorong inklusi, terutama mendorong UMKM. Karena banyak aplikasi yang mendorong pemberdayaan UMKM, seperti misalnya BI yang sudah bikin QRIS, ini harus kita dorong terus," ujar Febrio.
Kemudian, terkait transisi energi dalam konteks mengatasi perubahan iklim secara global, maka yang diperlukan adalah kekompakan dan koordinasi antara para negara G20 untuk bersama-sama berkomitmen menjaga alam dan lingkungan di negaranya masing-masing.
"Jadi emisi harus dikendalikan. Indonesia masuk paris agreement, dimana ada ketentuan terkait Nationality Determined Contribution sebesar 29 persen, kemudian soal energi, kehutanan, limbah, dan industri," ujarnya.
