KCJB Sebut Sudah Setor Penerimaan Negara Rp5,34 T, Ini Rinciannya

Kereta Cepat Jakarta Bandung KCIC.
Sumber :
  • PT KAI

VIVA – Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung disebutkan telah berkontribusi menyetorkan penerimaan negara senilai Rp5,34 triliun. Meskipun
saat ini masih dalam tahap pembangunan.

IPK 2,77 dan Lulusan ITB, Ridwan Kamil: Saya Pasti Enggak Bisa Kerja di KAI, tapi Buktinya...

Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR. Dia mengatakan, penerimaan negara yang disetor itu sampai sampai 31 Desember 2021.

Dengan rincian, Rp3,73 triliun berupa penerimaan negara dari pajak. Dan, sisanya berupa penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembayaran penggantian PBB rumija Rp 16,9 miliar, pembayaran sewa BMN untuk stasiun Halim sampai 50 tahun ke depan sebesar Rp1,16 triliun, dan pembayaran sewa rumija tol trase KCJB Rp436,8 miliar.

Petugas Keamanan KAI Bandara Medan Temukan Uang Puluhan Juta Milik Penumpang

Selain itu menurutnya, kontribusi lainnya dari KCJB hingga saat ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi negara seperti yang tertuang dalam pre-assessment tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh Sucofindo sebagai Assessor. Pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari aktivitas local purchase. 

"Yang mencapai 69,70 persen dari seluruh total belanja pengadaan yang dilakukan dalam proyek KCJB," ujar Dwiyana dikutip dari keterangannya, Kamis, 10 Februari 2022. 

Proyek Kereta Cepat Dilanjutkan Sampai Surabaya, Luhut Bentuk Tim Percepatan dengan China

Lebih lanjut menurutnya, proyek KCJB juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi warga terdampak. Lewat realisasi pengadaan lahan sebesar Rp15 triliun yang dibayarkan langsung pada warga dengan harga yang sesuai undang-undang terkait. 

"Belum lagi, serapan tenaga lokal untuk proyek KCJB yang mencapai 13.477 orang," tambahnya.

Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah, hal itu merupakan solusi yang diberikan negara berupa suntikan modal pada BUMN sponsor KCJB.

“Proyek KCJB, 75 persen dibiayai lewat pinjaman dari CDB, 25 persen dari ekuitas melalui PSBI 60 persen dan BUMN China 40 persen. Akibat adanya pandemi COVID-19, 4 BUMN sponsor Indonesia sampai dengan bulan April 2021 belum bisa melakukan setoran modal secara penuh sehingga pemerintah memutuskan untuk menyuntikan PMN kepada PT KAI yang kini menggantikan WIKA sebagai leading sponsor," jelasnya. 

"Pada 31 Desember 2021, PT KAI telah melakukan setoran modal kepada KCIC lewat PT PSBI selaku konsorsium BUMN Indonesia untuk proyek KCJB,” tambahnya.

Tunnel 2 Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Photo :
  • Dokumentasi KCIC.

Suntikan PMN kepada PT KAI tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat mendesak dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek. Seperti pembayaran sewa BMN Rumija Tol dan penggantian PBB Jasa Marga, biaya penyambungan UJL PLN, investasi untuk  implementasi GSM-R, pembayaran progres pekerjaan kepada  kontraktor dan konsultasi supervisi, asuransi, pajak, dan material offshore penting.

Dwiyana menjelaskan, meskipun proyek KCJB ini melibatkan APBN melalui PMN, skema bisnis KCJB tidak berubah dari B2B jadi B2G. PMN yang disuntikan untuk KCJB adalah berupa suntikan modal untuk PT KAI sebagai BUMN Sponsor KCJB.

“Skema proyek tidak berubah. PMN digunakan lebih untuk kebutuhan setoran modal PT KAI ke PSBI, PSBI ke KCIC, jadi skema project-nya masih B2B tidak B2G,” tegasnya.

Terkait cost overrun, Dwiyana menyebut total cost overrun yang terjadi pada project KCJB masih dalam tahap review oleh BPKP. Meski begitu saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan efisiensi. 

“Kami masih terus berproses menemukan biaya yang akan diefisiensikan,” jawabnya.

Guna menutupi cost overrun, Dwiyana menjelaskan, hingga saat ini pembiayaan cost overrun diambil dari ekuiti seperti yang tertera pada kesepakatan kedua pihak. Pihaknya pun terus melakukan simulasi terkait pendanaan untuk diusulkan kepada shareholder.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya