Airlangga Sebut Presidensi G20 Diselaraskan dengan Komitmen COP26

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Sumber :
  • Ekon.go.id

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Presidensi G20 di Indonesia perlu menyelaraskan tindak lanjut kesepakatan konferensi iklim COP26. Sehingga, target-target guna mencegah dan mengantisipasi dampak perubahan iklim bisa tercapai.

Asia Business Council 2024, Menko Airlangga Kasih Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia

Hal itu disampaikan Airlangga saat bertemu dengan Presiden COP26 UK Alok Sharma, UK COP26 Envoy John Murton dan Duta Besar Inggris Owen Jenkins, di Jakarta Rabu lalu.

Airlangga menjelaskan dalam pertemuan tersebut dibahas isu strategis yang menjadi perhatian kedua pihak. 

Harga Pangan Naik Gegara Perang Israel Vs Iran?

"Antara lain sinergitas COP26 dengan G20, upaya dan langkah global menuju net zero emission, dan transisi energi, serta kerja sama dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Inggris," ujar Airlanga dikutip dari keterangannya, Jumat, 18 Februari 2022.

Terkait dengan tindak lanjut hasil Konferensi COP26 di Glasgow yang telah menghasilkan Glasgow Climate Pact, Alok Sharma menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Berkolaborasi dengan seluruh stakeholders termasuk dengan President Designate COP27 Mesir dan Presidensi G7 Jerman. 

Soal Konflik Israel-Iran, Airlangga Cermati Dampak ke Sektor Logistik Minyak Mentah Dunia

Diyakini, bersama Presidensi G20 Indonesia akan tercapai sinergitas di berbagai sektor dan isu dalam rangka penanganan perubahan iklim dan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca secara global. Untuk itu pihaknya siap untuk mendukung Indonesia dalam rangka implementasi kesepakatan Glasgow tersebut seiring dengan Presidensi di G20.

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan prioritas Presidensi G20 di Indonesia. Yang akan difokuskan pada Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital dan yang secara khusus berkaitan erat dengan kesepakatan COP26 yakni Transisi Energi guna penurunan emisi karbon. 

Presidensi G20 Indonesia kata Airlangga, memandang penting perlunya langkah konkret bersama di ketiga area prioritas tersebut dalam rangka menuju pemulihan global yang berkelanjutan.

Sejalan dengan Glasgow Climate Pact, Indonesia pun telah meluncurkan skema pembiayaan inovatif dalam rangka mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara. Bekerja sama dengan ADB melalui Energy Transition Mechanism serta pemanfaatan gas amonia untuk pembangkit listrik. 

Untuk itu solusi dan skema pembiayaan inovatif dan dukungan internasional memang sangat dibutuhkan dan hal ini sejalan dengan komitmen Glasgow. Dalam hal ini, disampaikan fokus Pemerintah Indonesia dalam hal ketenagalistrikan, yaitu affordability of technology, availability of technology, serta komitmen implementasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Photo :
  • Dokumentasi Kemenko Ekonomi.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya leading by examples, di mana perlu didorong model prototipe yang dapat direplikasi ke depannya. Dicontohkan partisipasi Indonesia pada pameran Industri Hannover Messe secara digital yang menggaungkan langkah Industri 4.0 Indonesia secara global dan selanjutnya diikuti oleh berbagai pihak swasta dan pemerintah di berbagai negara.

Terkait dengan kerjasama bilateral, Airlangga menyampaikan harapannya dalam agar rencana penerapan standar keberlanjutan terhadap sejumlah komoditas. Khususnya pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tengah dilakukan Inggris, dan ke depannya tidak akan menghambat dan menjadi barrier perdagangan bilateral kedua negara. 

Karena itu Airlangga menggarisbawahi pentingnya penyelarasan sistem sertifikasi kayu yang dimiliki oleh Indonesia, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan sistem Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) yang dikerjasamakan Indonesia Inggris dan juga Uni Eropa. 

Selain itu, kedua pihak perlu mengharmoniskan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang dimiliki oleh Indonesia dengan sertifikasi RSPO yang dimiliki oleh Eropa.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya