Nelayan Dapat Bantuan Tunai, Airlangga: Guna Tekan Kemiskinan Ekstrem

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sumber :
  • Dokumentasi Kemenko Ekonomi.

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (BT-PKLWN), kepada nelayan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu per orang.

Kondisi Tragis di Gaza, FYP Minta Yordania-Mesir Buka Perbatasan untuk Bantuan Kemanusiaan

Dia menegaskan, program BT-PKLW merupakan bukti perhatian dan kehadiran Pemerintah dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Diharapkan dengan batuan tersebut dapat menggerakkan kembali ekonomi masyarakat bawah.

“Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujar Airlangga dari keterangannya, Senin 14 Maret 2022.

Sekjen Golkar Tegaskan Munas Tak Bisa Dimajukan Sebelum Desember 2024

Airlangga menuturkan, sesuai dengan arahan presiden target penerima manfaat diperluas untuk nelayan di daerah pesisir. Maka untuk bantuan tunai pada PKL, warung, dan nelayan yang belum mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penyalurannya akan dilakukan secara langsung oleh TNI dan Polri.

Nelayan di perairan Rokan Hilir, Riau.

Photo :
  • VIVAnews/Bambang Irawan
Peremajaan Sawit Jauh dari Target, Airlangga: Hanya 50 Ribu Hektare per Tahun

Adapun BT-PKLWN 2022 secara spesifik menyasar kepada 212 kabupaten/kota yang masuk ke dalam roadmap Program Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem nol persen di 2024. Dengan besaran bantuan Rp600.000 per orang untuk 2,76 juta penerima. Dengan pembagian penerima sebanyak 1 juta untuk PKLW dan 1,76 juta nelayan.

“Khusus untuk nelayan kriterianya adalah mereka pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (Gross Tonase),” jelasnya.

Ia melanjutkan, agar bantuan tersebut dapat diterima oleh penerima manfaat yang benar-benar berhak. Pemerintah menugaskan TNI dan Polri untuk melakukan pendataan dan bantuan ke masyarakat. Di mana dari 212 yang menjadi wilayah pelaksanaan, sebanyak 106 kabupaten/kota sudah disalurkan.

“Diharapkan tidak ada duplikasi penerima. Proses penyaluran difasilitasi dengan Sistem Informasi BT-PKLWN POLRI (Puskeu Presisi) dan Sistem Informasi BT-PKLWN TNI,” ujar Airlangga.

Adapun penyaluran BT-PKLWN di Manggarai Barat ditargetkan sebanyak 12.500 nelayan, dan 4.000 PKLW yang disalurkan oleh POLRI. Juga ditargetkan 10.000 penerima disalurkan melalui TNI.

“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut Airlangga juga melakukan dialog singkat dengan para nelayan. Di mana salah satu nelayan penerima bantuan mengungkapkan bantuan tersebut sangat membantu modal nelayan khususnya di masa pandemi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya