Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN
Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN
Sumber :
  • Sekretariat Presiden

VIVA – Pemerintah diminta tak memperbesar penggunaan APBN demi mengejar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.  

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama merespons mundurnya perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank dari proyek IKN yang disebut-sebut berniat mengucurkan investasi hingga Rp1.428 Triliun.

“Kami mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” kata Suryadi kepada awak media, Selasa, 15 Maret 2022.

Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.

Anggota DPR Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama.

Photo :
  • Dok. PKS

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lebih lanjut meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Hal ini lantaran mencari investor baru bukanlah hal yang mudah.

Apalagi, kata Suryadi, di tengah gejolak perang Rusia-Ukraina, terjadi situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi. Besi, baja dan material konstruksi lainnya terutama yang impor akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global.

“Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” kata mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI ini.

Di sisi lain, ia mempertanyakan mundurnya perusahaan tersebut tatkala pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono (dari Asian Development Bank/ADB) dan Dhony Rahajoe (dari Sinarmas Land), pada 10 Maret 2022 lalu. 

Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.

“Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN kemudian mencari investor-investor baru untuk IKN,” ujarnya.

Selain itu, dalam Rencana Induk IKN disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada tahun 2023 (TNI, Polri, dan BIN)  dan awal tahun 2024 (representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN). 

Dengan tenggat waktu hanya 1-2 tahun ke depan, mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN, meskipun Softbank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital daripada kepada proyek pemerintahan.

“Belum adanya kejelasan dari Pemerintah tentang skema peluang investasi asing terutama dengan skema public private partnership, juga risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024 akan membuat investor memilih wait and see,” imbuh Suryadi.