- Tangkapan layar.
VIVA – Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Nusantara, Bambang Susantono, hari ini 29 Maret 2022 bertemu Presiden Jokowi dan sejumlah Menteri di Istana Negara. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi untuk pembangunan IKN.
"Hari ini kami Rapat dengan Pak Presiden beberapa menteri dan juga Kapolri untuk melihat sejauh mana persiapan dari IKN ini akan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Bambang, Selasa 29 Maret 2022
Bambang juga mengungkapkan mengenai pembiayaan pembangunan IKN. Menurut Bambang, nantinya badan Otorita itu memiliki badan usaha yang diharapkan bisa lincah untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak mitra pembangunan.
Baca juga: Capres Jagoan PDIP Siap Diusung di Pemilu 2024, Ini Ciri-cirinya
"Jadi nanti ada badan Otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan sebagai regulator dan juga sebagai manajemen perkotaan, manager perkotaan, sedangkan di bawahnya nanti akan ada satu badan usaha yang kita bentuk memang untuk pengusahaan yang diharapkan bisa lincah untuk bekerjasama dengan berbagai mitra swasta dan juga masyarakat," kata Bambang.
Dia juga menyampaikan bahwa membangun IKN itu bukan pekerjaan yang sebentar dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Setidaknya butuh waktu 15 hingga 20 tahun ke depan dan bahkan Otorita IKN punya perencanaan hingga 2045.
"Ini tentu saja membutuhkan support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat, kalau kita lihat undang-undangnya kan ada dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD ataupun KPBU kerja sama pemerintah badan usaha dan juga dari masyarakat sendiri," kata Bambang.
Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
- Antara
Dia menambahkan, masyarakat juga bisa urun rembuk dan juga dalam skala skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan.
Dia mencontohkan maksud dari skema urun rembuk masyarakat itu. Beberapa waktu ini dirinya dihubungi oleh warga Indonesia yang ada di luar negeri untuk bekerjasama.
Menurut Bambang, orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri jumlahnya 8 juta orang. Mereka ingin mempunyai rumah diaspora di IKN.
"Hal-hal seperti ini tentu merupakan inisiatif dari komunitas, inisiatif masyarakat yang baik dan mereka juga nanti akan dalam tanda petik mencari dananya sendiri untuk membangun itu, kami sifatnya fasilitasi sejauh desain dan hal-hal yang prinsip untuk menjaga keharmonisan rancang bangun dari kota itu tetap terjaga," ujarnya.
