Asyik, Jokowi Bakal Beri BLT Minyak Goreng Rp100 Ribu Per Bulan

Presiden Jokowi memberikan BLT ke pedagang pasar di Kupang, NTT
Sumber :
  • Setkab

VIVA – Presiden Jokowi angkat bicara mengenai naiknya harga minyak sawit di pasar Internasional yang berdampak pada naiknya harga minyak goreng di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah segera mengambil langkah dengan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT Minyak Goreng.

Realisasi Penyaluran Bansos oleh Pos Indonesia Kuartal I-2024 Capai 60.562 KPM

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat karena naiknya harga minyak goreng. Sehingga masyarakat dapat terbantu dengan adanya BLT minyak goreng ini.

"Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng," kata Jokowi, pada Jumat sore, 1 April 2022.

Survei LSI: Tingkat Kepuasan Publik pada Jokowi Naik 76,2 Persen

Baca juga: Harga Pertamax Naik, Pengamat Ungkap Dampaknya pada Inflasi RI

Menurut Jokowi, bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bantuan pangan non tunai atau BPNT. Jumlahnya ada lebih dari 20,5 juta masyarakat.

3 Faktor Pemicu Approval Rating Jokowi Masih Tinggi Versi Survei LSI

"Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH, serta dua setengah juta PKL yang berjualan makanan gorengan," ujarnya.

Nominal BLT minyak goreng ini, jumlahnya sebesar Rp100.000 dan akan diberikan setiap bulan. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut langsung untuk 3 bulan.

Presiden Jokowi dan minyak goreng.

Photo :
  • Instagram @jokowi

"Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp100.000 setiap bulannya pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk 3 bulan sekaligus yaitu April Mei dan Juni yang akan dibayarkan dimuka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000," kata Jokowi.

Dia meminta Kementerian Keuangan, TNI dan Polri dapat bahu membahu menyalurkan bantuan ini. 

"Terakhir saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya