- The Guardian Nigeria
VIVA – Financial Technology saat ini dinilai memiliki potensi besar dalam mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Fintech diyakini dapat membantu menyediakan akses produk finansial pada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan, yang inklusinya ditargetkan capai 90 persen pada 2024.
Venture Partner East Ventures Avina Sugiarto optimistis dengan pertumbuhan fintech di Indonesia saat ini. Sebab, dapat memacu peningkatan inklusi keuangan dan menyongsong masa keemasan ekonomi digital Indonesia.
Avina menilai, industri fintech di Indonesia sangat menjanjikan di tengah literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih relatif rendah dibanding negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Indeks literasi keuangan Indonesia menurut survei nasional adalah 76 persen.
“Jadi masih ada ruang untuk memperbaiki. Literasi keuangan juga dapat mendorong inklusi keuangan di Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi,” kata Avina dalam webinar Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2022, bertajuk 'Accelerate Financial Inclusion in Indonesia', Rabu, 6 April 2022.
Dia menilai, alah satu hal yang mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia adalah pandemi COVID-19. Sebab, pandemi yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir telah mempercepat integrasi teknologi digital di sektor ekonomi.
Ilustrasi fintech.
- Imarticus
Selain itu, saat ini tingkat penetrasi internet di Indonesia juga meningkat 74 persen atau mencapai sekitar 200 juta penduduk. Hal itu adalah potensi besar.
“Itu akan memacu pertumbuhan fintech di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Chief Executive Officer & Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono pada kesempatan tersebut mengatakan, perlu perhatian khusus terhadap infrastruktur, edukasi serta regulasi fintech saat ini. Sehingga, target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024 bisa terwujud.
Lebih lanjut menurutnya, infrastruktur meliputi sumber daya manusia dan internet. Dalam hal edukasi, semua pihak, termasuk pelaku industri dan media, turut menjelaskan efek positif maupun negatif dari fintech.
"Misalnya dukcapil, itu data KTP dan biometrik orang kan. Dukcapil teoritik sudah buka akses ke fintech sejak tahun 2017 atau 2016, KoinWorks pun sudah memasuki aplikasi untuk terhubung ke mereka, sudah empat tahun tapi belum bisa masuk karena nunggu antrean," ungkapnya.
Sementara aspek regulasi, terkait dengan perlindungan konsumen hingga kemudahan akses data oleh pemerintah.
"Jadi, mungkin belum ada inisiatif dari internal pemerintah untuk melihat data-data tersebut bisa membantu KYC (ke fintech), sehingga target finansial inklusi bisa tercapai lebih cepat," tutupnya.
